artikel-tambang

Sunday, August 15, 2004

Mahasiswa Riau Tolak Usaha Pertambangan Pasir Laut <12 Januari 2004>

PEKANBARU (Media): Sekitar 30 mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Riau (BEM Unri) berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Riau, Sabtu (10/1). Mereka menolak rencana pembukaan kembali usaha pertambangan pasir laut di Kepulauan Riau (Kepri). Usaha tersebut dinilai telah merusak ekosistem laut dan merugikan nelayan.

Mahasiswa mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau menjawab secara tegas keputusan yang akan diambil Tim Pengendalian Pengawasan dan Pengusahaan Pasir Laut (TP4L) pada akhir Januari 2003.

Menurut mahasiswa, Pemprov Riau harus menolak pembukaan kembali usaha pertambangan pasir laut karena terbukti merugikan lingkungan dan nelayan di perairan Kabupaten Karimun dan Kepri.

"Pasir laut bukan untuk dieksploitasi. Kekayaan alam itu diciptakan Tuhan sebagai tempat ikan berlindung," kata Fahmi, salah seorang mahasiswa.

Dalam aksi itu, mahasiswa sempat berdebat dengan Gubernur Riau Rusli Zainal. Menurut mereka, gubernur tidak bersikap tegas, bahkan seakan menyetujui dibukanya kembali usaha pasir laut. Mahasiswa mendesak gubernur mengambil keputusan sebelum TP4L menyampaikan hasil penelitian tentang dampak usaha pasir laut kepada pemerintah.

Rusli Zainal mengatakan sebaiknya masyarakat menunggu hasil penelitian TP4L. Sebab, masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu manfaat atau kerugian akibat eksploitasi pasir laut. Jika dampak positifnya lebih besar melalui perolehan devisa negara, maka sebaiknya usaha tersebut dibuka kembali.

Namun, kata Rusli, apabila TP4L menemukan adanya kerusakan lingkungan sejak pasir laut dieksploitasi pada 1966, pihaknya akan menentang bisnis kontroversial itu. "Kita tidak bisa mengambil kesimpulan sebelum mengetahui hasil penelitian TP4L. Harus ada alasan yang rasional untuk menolak atau mengizinkan usaha pasir laut," kata Rusli.

Sedang diukur

Gubenur Riau menyatakan peta wilayah laut Indonesia dan Singapura sedang diukur agar tidak menimbulkan persoalan batas kedua negara. TP4L juga meneliti lokasi tambang yang berpotensi, maupun tidak layak dieksploitasi, seperti kawasan terumbu karang dan tempat ikan berlindung. "Mungkin ada lokasi yang aman untuk dikelola, seperti Pulau Rupat. Oleh sebab itu, kita harus menunggu hasil penelitian TP4L," ujar Rusli.

Setelah mendengar penjelasan itu, pengunjuk rasa meninggalkan kantor Gubernur Riau. Namun, mereka berkeras menolak tambang pasir laut dengan dalih apa pun. Kerugian nelayan yang disebabkan kegiatan itu sudah nyata, sehingga harus dihentikan selamanya.

Di tempat terpisah, Kepala Subdinas Pengawasan Dinas Pertambangan Provinsi Riau, Jalinus menjelaskan TP4L masih mengkaji persoalan yang harus dituntaskan sebelum membuka kembali atau menutup sama sekali kegiatan tambang pasir laut. Setidaknya terdapat tujuh isu yang harus dijawab TP4L, antara lain pergeseran batas wilayah Indonesia dan Singapura, penyelundupan pasir laut, persaingan tidak sehat, kerusakan lingkungan yang menyebabkan berkurangnya populasi ikan dan pulau tenggelam, kerancuan pengertian pasir laut dan darat, anggapan ekspor hanya menguntungkan Singapura, serta kepastian hukum.

Menurut Jalinus, TP4L akan mengumumkan hasil kajian tentang usaha pasir laut akhir Januari 2004. Setelah itu, pemerintah akan memberikan kepastian dibuka atau dihentikan selamanya usaha kontroversial tersebut. Pada prinsipnya, Pemprov Riau menunggu keputusan pemerintah. "Apa pun keputusan itu kita terima. Jika memang tambang pasir laut lebih banyak mudaratnya, Pemprov Riau tidak memaksakan kehendak. Kalau TP4L membuka lagi atas pertimbangan tertentu, juga kita siap melaksanakan," kata Jalinus.

Dia mengungkapkan hasil sementara kajian TP4L menyebutkan tambang pasir laut menguntungkan negara. Batas wilayah Indonesia dan Singapura tidak akan terganggu, sebab hukum internasional menetapkan reklamasi tidak mengubah batas wilayah suatu negara. Jalinus menyatakan mekanisme perdagangan pasir laut akan diatur secara ketat, sehingga menutup peluang praktik monopoli. Jika keran ekspor dibuka, Jalinus memerkirakan dari 149 pemilik kuasa pertambangan (KP), hanya 20% yang mampu bertahan. Mereka terseleksi secara alamiah berdasarkan kemampuan berproduksi dan jarak ekonomis dengan pasar.

Jalinus membantah adanya kegiatan tambang pasir laut secara sembunyi-sembunyi sejak pemerintah melarang usaha itu. Menurut Jalinus, galian C yang dibawa dari Pulau Bintan dan Karimun ke Singapura adalah pasir darat. Eksploitasi jenis itu tidak dilarang pemerintah. (FA/N-2)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home