artikel-tambang

Thursday, August 19, 2004

Tiga Tahun tidak Cukup Rehabilitasi Lingkungan Pascapenutupan Tambang <20 Agust 2004>

JAKARTA (Media): Rencana PT Newmont Minahasa Raya (NMR) yang akan menutup operasinya 31 Agustus mendatang dan melakukan berbagai kegiatan rehabilitasi lingkungan pascapenutupan tambang selama tiga tahun, dinilai kalangan organisasi nonpemerintah (ornop) tidak cukup.

Walaupun tidak ada aturan secara baku mengenai hal itu, menurut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), di banyak negara, waktu rehabilitasi pascapenutupan tambang (mining closure) dilakukan sesuai masa waktu perusahaan beroperasi.

"Kalau dia beroperasi delapan tahun, minimal dia (PT NMR) bekerja untuk memelihara lingkungan dan menjaga tidak terjadi pencemaran selama delapan tahun juga," kata Direktur Eksekutif Walhi Longgena Ginting kepada Media, Rabu (18/8).

Longgena menuturkan, pertambangan, khususnya emas, memiliki dampak pencemaran sangat berbahaya bagi lingkungan, seperti adanya aliran asam tambang. Asam tambang itu, menurutnya, merupakan hasil ekstraksi bijih logam yang dapat mencemari air.

Upaya rehabilitasi yang dilakukan pasca-mining closure, menurutnya, tidak sama dengan reklamasi, seperti penanaman pohon yang banyak dilakukan operasi pertambangan di Indonesia. Hal itu karena minimnya pengaturan masalah rehabilitasi lingkungan, baik di kontrak karya (KK) dan peraturan pemerintah.

Dengan pembuangan limbah sebesar dua ton per hari yang dilakukan PT NMR selama delapan tahun beroperasi, lanjut Longgena, telah menyebabkan lima juta ton limbah terbuang di Teluk Buyat. Bahkan menurutnya, dalam jangka waktu empat-lima tahun saja, dampak yang ditimbulkan banyak terjadi, seperti ikan yang benjol, hilangnya nener (bibit ikan), dan penyakit yang dialami masyarakat.

"Bayangkan, dalam jangka panjang sumber pencemaran tailing tetap ada di sana. Ini yang harus dimonitor dan dikontrol. Bahkan bila perlu, dipastikan tidak mengandung logam berat lagi," ujar Longgena.

Bahkan, sejak kegiatan penambangan bijih logam berakhir Oktober 2001, menurutnya, PT NMR tetap berproduksi menghabiskan sisa bijih emas mereka. "Artinya tetap beroperasi dan produksi jalan terus."

Karena itu, menurutnya, diperlukan monitoring secara reguler di bekas lokasi penambangan PT NMR. Sehingga, waktu tiga tahun dirasakan sangat jauh dari cukup untuk melakukan rehabilitasi lingkungan di Buyat.

Longgena pun belum yakin apakah tailing yang dibuang PT NMR ke laut memang betul-betul aman. Karena pada dasarnya, dampak lingkungan hidup tidak berhenti walaupun perusahaan tidak beroperasi.

Karena itu, menurut dia, harus ada satu unit dari pihak PT NMR yang bekerja bertahun-tahun untuk memastikan apa yang mereka tinggalkan tidak bermasalah kemudian.

Sementara itu, secara terpisah, President Director PT NMR Richard Bruce Ness menyebutkan, waktu tiga tahun untuk rehabilitasi bukanlah harga mati. Kalau memang dinilai selama waktu tersebut dirasa masih kurang, maka waktunya pun bisa diperpanjang. ``Angka tiga tahun itu kan hanya di atas kertas,`` ujar Ness kepada Media di ruang kerjanya, kemarin.

Yang menjadi soal, lanjutnya, bukanlah waktu, melainkan kesuksesan. Lagi pula, mining closure juga diawasi banyak pihak, termasuk masyarakat setempat dan Bappedal. Itu sebabnya, pihaknya tidak mungkin meninggalkan Indonesia begitu saja.

``Kalau semuanya (persyaratan) belum dianggap beres, kami ya tidak akan pergi kan,`` lanjut Ness.

Ness juga menolak jika disebutkan, waktu rehabilitasi pasca-mining closure haruslah sama dengan masa operasi PT NMR. Menurut dia, selama ini tidak ada peraturan yang mengatur khusus. Lagi pula, proses reklamasinya sendiri sebenarnya sudah berjalan sejak awal operasional penambangan.

Di tempat yang sama, Manajer Humas PT NMR Kasan Mulyono mengatakan menolak mengomentari pernyataan Walhi. Menurutnya, rencana rehabilitasi pascatambang selama tiga tahun itu telah disetujui pemerintah. Menurutnya, antara pengusaha dengan ornop memang tidak pernah sama dalam pemikiran.

Dia juga menegaskan, di bekas lokasi penambangan itu tidak ada aliran asam tambang, karena bijih emas di sana tidak memiliki kandungan asam. Mengenai dampak lingkungan, pihaknya telah memiliki amdal dan perkiraan dampak yang terjadi selama dan pascaoperasi.

Mengenai pernyataan bahwa kegiatan produksi masih tetap dilakukan PT NMR sejak akhir penambangan pada 2001, Kasan mengakuinya. Namun, dia menegaskan bahwa kegiatan itu merupakan pengolahan bijih emas. "Untuk Oktober 2001, kami sudah menghentikan kegiatan dari lubang tambang. Tapi kami masih memiliki cadangan bijih yang sudah ada untuk ditambang lagi." (Nuz/Rdn/V-1)

Wednesday, August 18, 2004

Hasil Pemeriksaan Unsrat, Warga Buyat Kena Tumor Jinak <19 Agust 2004>

JAKARTA (Media): Hasil pemeriksaan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Sulawesi Utara, menyatakan 56 warga di tiga desa di kawasan Ratatotok menderita tumor jinak.

"Berdasarkan pemeriksaan, ada benjol-benjol adalah fakta. Tapi, itu gejala penyakit biasa dan banyak ditemui di daerah lain," ujar Pembantu Dekan Bidang Humas Kerja Sama Fakultas Kedokteran Unsrat Joy Rattu, pada pers di Jakarta, kemarin.

Berdasarkan dua kali pemeriksaan di tiga desa yaitu Buyat, Buyat Pantai, dan Ratatotok, diketahui warga setempat banyak menderita tumor jinak. Pada pemeriksaan pertama di Buyat Pantai dan Buyat Bolaang Mongondow (Bolmon) pada 3 Agustus, dari 264 warga, tercatat 37 di antaranya menderita tumor jinak. Dari sembilan jenis tumor jinak, paling banyak jenis fibroma yaitu menyerang tujuh orang.

Sementara pada pemeriksaan kedua, dilakukan di Desa Ratatotok Timur, ditemukan 29 pasien tumor jinak. Namun, Joy buru-buru menambahkan, jenis penyakit itu biasa dan didapati di beberapa daerah lain.

Demikian halnya dengan jenis penyakit lain yang diderita warga setempat, menurut Joy, juga tidak berbeda dengan daerah lain. Menurut hasil diagnosis, tercatat ada 29 jenis penyakit atau keluhan.

Selain tumor jinak, penyakit yang banyak diderita warga di tiga desa itu adalah 86 orang menderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA), 24 orang sakit kepala, 16 orang dermatitis, 12 orang cacingan, dan 12 lainnya kekurangan gizi.

Jenis penyakit tersebut, kata Joy, memang tipikal masyarakat yang tinggal di kawasan kurang bersih. Tercatat dari total 264 pasien itu, 155 di antaranya adalah dewasa dan 109 pasien anak-anak.

Hal itu diamini Kepala Puskesmas Ratatotok Sandra Rotti. Menurut Sandra, sejak bertugas pada 1999 di daerah itu, penyakit tersebut selalu menjadi keluhan warga. Menurutnya, tak ada keluhan Minamata.

Hanya saja, Sandra mengakui kalau selama ini warga banyak mengeluh menderita kejang atau kram. Namun, sejauh ini hasil diagnosis tidak ditemukan gejala tersebut. "Saat periksa mereka mengeluh pernah kejang-kejang, tapi hasil diagnosa tidak menemukan itu."

Demikian halnya soal keluhan neurologis yang banyak diderita warga, menurutnya, masih dalam batas normal.

Itu sebabnya, Sandra membantah pemberitaan di beberapa media massa yang menyebutkan adanya gejala kejang-kejang tersebut. "Saya ini kan yang berpengalaman di daerah itu, selama ini memang tidak ada gejala seperti itu."

Begitupun saat Media menanyakan soal banyaknya tumor jinak yang diderita warga setempat, Joy membantah ada hubungan dengan pencemaran logam berat di kawasan penambangan PT Newmont Minahasa Raya (NMR).

Sebaliknya, kata Joy, tumor jinak semacam itu akibat penyumbatan lemak semata dan gaya hidup tidak higienis.

Menurut sejarah kasus kesehatan di Ratatotok, jenis tumor serupa bahkan sudah ada sejak 2000 lalu, yaitu di desa Buyat Belang. Namun, saat itu secara inisiatif, banyak penduduk yang melakukan operasi sendiri. Berkaitan dengan ini, Sandra mengatakan bisa jadi ada kaitannya dengan masalah kesejahteraan keluarga.

Itu sebabnya, pada pemeriksaan lalu, selain mendiagnosis, Tim Fakultas Kedokteran Unsrat juga melakukan operasi pengangkatan tumor. Hanya saja kegiatan operasi yang sedianya dilakukan pada 5 Agustus lalu belum sepenuhnya dilakukan. Sementara di Ratatotok Timur, dari 29 pasien yang menderita tumor, 23 di antaranya sudah dioperasi. Yaitu 15 orang dari Desa Buyat dan 7 orang dari Ratatotok Timur.

Pasalnya, kata Joy, beberapa warga akhirnya menolak dioperasi setelah diprovokasi beberapa pihak. Alasannya, saat itu, mereka harus menyelamatkan barang bukti lebih dulu.

Patut diragukan.

Sementara itu, Iskandar Sitorus dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan, menanggapi hasil penelitian tersebut, mengatakan penelitian tersebut patut diragukan.

Ada beberapa alasan yang dikemukakannya. Di antaranya, keliru bila mengatakan kasus penyakit yang diderita masyarakat Buyat sama dengan yang diderita warga lain yang hidup di pantai Indonesia. "Mana ada penelitian dari pemerintah menyatakan itu," tegasnya.

Keberatan lainnya, kata Iskandar, soal sampel darah. Setahunya, tidak ada warga yang secara sukarela mau memberikan darahnya kepada otoritas pemerintah daerah untuk diperiksa.

Selain itu, tambahnya lagi, penelitian mereka telah dipatahkan oleh penelitian dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Indonesia dan Mabes Polri. "Juga, patut dipertanyakan dana penelitian mereka itu dari Newmont," tegasnya. (Rdn/V-2)

Tuesday, August 17, 2004

PT NMR belum Terima Perintah Penutupan Tambang <18 Agust 2004>

MANADO (Media): Aktivitas perusahaan tambang emas PT Newmont Minahasa Raya (NMR) di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara (Sulut) hingga kini masih terus berlangsung, karena belum menerima perintah penutupan tambang dari Mabes Polri.

''Kalau sudah ada perintah penutupan tambang dari Mabes Polri, tentu kami harus patuhi. Tetapi sampai sekarang perintah itu belum ada, jadi kegiatan pertambangan emas di PT NMR masih berlangsung seperti biasanya,'' kata Manager External Relation David Sompie menjawab Media di Mesel PT NMR Ratatotok, kemarin.

Namun, kata David, mengenai penghentian operasi memang sudah dijadwalkan PT Newmont pada Minggu pertama September 2004 mendatang. Produksi sekarang tinggal menghabisi stok batu-batuan mengandung emas yang tersisa sekitar 14 ribu hingga 18 ribu ton.

''Setiap hari diperkirakan 2.000 ton batu-batuan mengandung emas yang dikelola dari sisa stok. Itu sudah diperhitungkan sampai awal September 2004 mendatang, sesuai dengan jadwal penutupan tambang PT NMR,'' jelas David.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut, Ajun Komisaris Besar (AKB) Budhy Wibowo ketika dihubungi terpisah menyatakan, hingga saat ini Polda Sulut juga belum mendapatkan pemberitahuan Mabes Polri mengenai perintah penutupan tambang PT NMR, maupun hasil tes sampel darah, rambut, dan kuku dari Puslabfor Mabes Polri.

''Polda Sulut sedang menunggu, kalau toh memang sudah ada pemberitahuan Mabes tentu hal itu harus ditindaklanjuti. Mabes perintahkan PT NMR ditutup, Polda Sulut tinggal melaksanakan, tetapi sampai sekarang belum ada pemberitahuan itu,'' katanya.

Proses limbah

Mengenai sistem pembuangan limbah, PT Newmont Minahasa Raya menggunakan teknologi pembuangan limbah ke dasar laut. Pengamatan langsung Media di tempat prosessing limbah menunjukkan, limbah dalam bentuk slurry yang keluar dari tangki, sebelum dibuang ke bawah laut melalui proses detoksifikasi, yaitu penghancuran senyawa sianida dan penetralan senyawa logam berat berlarut sehingga kadarnya di dalam larutan di bawah ambang batas seperti yang ditetapkan.

Proses detoksifikasi limbah dilakukan dalam tiga tangki, dari 11 tangki yang ada. Detoksifikasi dilakukan terhadap senyawa sianida, arsenik, antimoni, dan merkurium. Senyawa sianida dihancurkan dalam tangki detoksifikasi pertama melalui proses oksidasi dengan udara dan INCO proses. Arsenal dan antimoni diendapkan dengan menggunakan reagent ferrosulphate pada tangki detoksifikasi 3, dan tangki detoksifikasi terakhir.

Dari tangki limbah kemudian dipompa sejauh 10 km menuju choke station, di mana tekanan aliran slurry dikurangi agar aman bagi pipa bawah laut dan tidak menimbulkan gejolak.

''Limbah lalu dialirkan ke bawah laut melalui pipa sejauh 1 km dari pantai Buyat. Sedangkan panjang pipa penyaluran limbah dihitung dari lokasi pertambangan Newmont sampai ke Teluk Buyat 10,2 km. Khusus kedalaman pembuangan di Teluk Buyat mencapai 82 meter di bawah permukaan laut. Dan hingga saat ini sejak 1996, tumpukan limbah hasil tambang Newmont di dasar laut sesuai hasil survei mencapai ketinggian 12 meter,'' jelas David. (VL/V-1)

PT NMR Ditutup 31 Agustus 2004 <18 Agust 2004>

JAKARTA (Media): Perusahaan tambang emas PT Newmont Minahasa Raya (NMR) di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara (Sulut), akan menghentikan pengolahan bijih emas pada 31 Agustus 2004. Untuk memastikan penutupan yang aman dan bertanggung jawab secara lingkungan, penghentian produksi akan diikuti dengan proses pengelolaan lingkungan selama lima minggu.

Demikian dikatakan Rick Ness, Direktur Utama PT NMR, dalam siaran persnya kepada Media kemarin. Penutupan produksi tersebut, kata Ness, sesuai rencana kerja 2004 dan persetujuan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

''Sesuai dengan rencana, penutupan tambang PT NMR akan diikuti berbagai kegiatan reklamasi, pemantauan, dan pengelolaan lingkungan pascatambang selama tiga tahun. Tetapi kami berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan reklamasi, pemantauan, dan pengelolaan lingkungan sampai semua kriteria keberhasilan bisa dipenuhi,'' ujarnya.

Ness juga mengatakan selama beroperasi dalam waktu relatif pendek, yaitu delapan tahun, PT NMR telah memproduksi sekitar 1,9 juta ons atau 60 juta gram emas. Perusahaan tersebut juga telah mengeluarkan US$5,2 juta untuk berbagai program pengembangan masyarakat.

Selama masa produksi, kata Ness, PT NMR membayar US$104,12 juta pajak dan royalti kepada pemerintah Indonesia. "Kami telah mencadangkan US$15 juta untuk kegiatan penutupan tambang. Ini termasuk US$1,5 juta untuk program pengembangan masyarakat," kata Ness lagi.

PT NMR memulai produksi emas di Mesel, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa, pada 1996 dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang disetujui pemerintah. Tambang emas ukuran sedang ini telah mengakhiri kegiatan penambangan bijih pada Oktober 2001. Pengolahan bijih emas cadangan akan berakhir pada 31 Agustus 2004.

"Kami telah menjalankan operasi secara bertanggung jawab. Kami kini juga berkomitmen untuk melakukan penutupan tambang yang bertanggung jawab dalam bidang kinerja lingkungan dan pengembangan masyarakat yang berkelanjutan."

Pemberitahuan penutupan perusahaan tersebut pada akhir Agustus agaknya lebih cepat dari yang direncanakan. Sebab sebelum siaran pers yang diterima Media pada pukul 17.18 WIB, pada siang harinya Manager External Relation David Sompie kepada wartawan Media di Mesel masih mengatakan kalau PT NMR akan ditutup pada minggu pertama September tahun ini.

Namun, menurut David, produksi sekarang tinggal menghabiskan stok batu-batuan mengandung emas yang tersisa sekitar 14 ribu hingga 18 ribu ton. ''Setiap hari diperkirakan 2.000 ton batu-batuan mengandung emas yang dikelola dari sisa stok. Itu sudah diperhitungkan sampai awal September 2004 mendatang, sesuai dengan jadwal penutupan tambang PT NMR,'' jelas David.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sulut Ajun Komisaris Besar (AKB) Budhy Wibowo ketika dihubungi terpisah menyatakan, hingga saat ini Polda Sulut juga belum mendapatkan pemberitahuan Mabes Polri mengenai perintah penutupan tambang PT NMR maupun hasil tes sampel darah, rambut, dan kuku dari Puslabfor Mabes Polri.

Mengenai sistem pembuangan limbah, PT NMR menggunakan teknologi pembuangan limbah ke dasar laut. Pengamatan langsung Media di tempat prosesing limbah menunjukkan, limbah dalam bentuk slurry yang keluar dari tangki, sebelum dibuang ke bawah laut melalui proses detoksifikasi, yaitu penghancuran senyawa sianida dan penetralan senyawa logam berat berlarut sehingga kadarnya di dalam larutan di bawah ambang batas seperti yang ditetapkan.

Proses detoksifikasi limbah dilakukan dalam tiga tangki, dari 11 tangki yang ada. Detoksifikasi dilakukan terhadap senyawa sianida, arsenik, antimony, dan merkurium. Senyawa sianida dihancurkan dalam tangki detoksifikasi pertama melalui proses oksidasi dengan udara dan INCO proses. Arsen dan antimony diendapkan dengan menggunakan reagent ferrosulphate pada tangki detoksifikasi 3, dan tangki detoksifikasi terakhir.

Dari tangki limbah kemudian dipompa sejauh 10 km menuju choke station, di mana tekanan aliran slurry dikurangi agar aman bagi pipa bawah laut dan tidak menimbulkan gejolak. (VL/V-1)

Monday, August 16, 2004

Menkes Tegaskan, tidak Ada Penyakit Minamata di Buyat <7 Agust 2004>

JAKARTA (Media): Menteri Kesehatan (Menkes) Achmad Sujudi dalam jumpa pers di Jakarta kemarin kembali menegaskan, tidak ada warga sekitar Teluk Buyat, Sulawesi Utara (Sulut), mengidap penyakit minamata.

Menurut Menkes, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap 344 warga di Desa Buyat dan Ratatotok, 24 Juli lalu, mayoritas warga (50 orang) justru menderita infeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Disusul dermatitis, cepalgia, common cold, dan gastritis.

Pemeriksaan yang dilakukan itu sendiri dilakukan sebagai bakti sosial di kedua desa itu yang dilakukan sebuah tim terdiri dari 24 anggota. Tim itu berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Rumah Sakit Umum Pusat Manado, Dinas Kesehatan Sulut, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, Pemberantasan Penyakit Menular, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Selatan.

Sujudi juga tidak percaya penyakit yang diderita warga itu disebabkan pencemaran merkurium (hg). Walaupun, diakui kandungan merkurium dalam darah warga Buyat memang ada. Dia juga menyanggupi pembiayaan kesehatan dan transportasi warga Buyat yang telah dibawa ke Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, dosen Fakultas Perikanan dan Kelautan Unsrat Desy Mantiri menyimpulkan, ikan di sekitar perairan Teluk Buyat masih layak dikonsumsi. Desy mendasarkan kesimpulannya dari penelitian yang dilakukan Laboratorium Toksikologi dan Farmasetika Laut atas 40 sampel ikan yang diambil acak di Teluk Buyat.

Perkembangan warga

Pada kesempatan terpisah, Dewan Pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan Iskandar Sitorus mengatakan, mulai sore ini akan memasukkan 11 warga Buyat ke Rumah Sakit St Carolus dan Cikini.

Iskandar menyatakan, dari hasil penelitian terhadap empat warga Buyat pada darah, urine, rambut, dan kuku di Laboratorium Pemeriksaan Doping dan Kesehatan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta, hasilnya lebih tinggi dari temuan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) UI.

Berdasarkan data yang diberikan Iskandar, kandungan merkurium di dalam darah empat warga Buyat dari hasil laboratorium itu berkisar antara 33,75-52,50 mikrogram/L. Ini jauh lebih besar dibanding hasil penelitian Fakultas MIPA UI dalam kisaran 9,51-23,90 mikrogram/L.

Sementara itu, gelombang aksi unjuk rasa menentang sikap pemerintah terhadap pencemaran di Teluk Buyat kemarin mencuat. Sekitar 1.000 orang Anak Noesantara Mandiri (Anoeman) terdiri dari elemen masyarakat dengan mahasiswa Universitas Bung Karno dan Trisakti melancarkan demo di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta.

Demikian juga di Solo, Jateng, koalisi LSM dan organisasi mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Bumi Tolak Globalisasi, menuntut pemerintah agar mengadili PT Newmont Minahasa Raya. Mereka juga menuntut Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim dan Menkes Achmad Sujudi mundur dari jabatannya. (Nuz/YD/Ssr/Wj/FR/V-2).

Kasus Buyat Jangan Diperdagangkan <6 Agust 2004>

4 LSM Gugat Newmont, ESDM

MANADO (Media): Sejumlah warga Desa Buyat Pantai, Kecamatan Ratatotok, Sulawesi Utara (Sulut), meminta masalah Desa Buyat tidak diperdagangkan. Karena itu, pemerintah harus bersikap arif dan bijaksana dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

''Oke, katakanlah 11 orang yang diboyong LSM ke Jakarta karena sakit, tetapi mereka itu jangan membawa nama seluruh warga Desa Buyat Pantai yang berjumlah 71 Kepala Keluarga,'' tegas Trince Andaki, tokoh masyarakat di Desa Buyat Pantai, kemarin.

Trince ditemui Media di Desa Buyat Pantai--kawasan Pantai Lakban, Ratatotok bagian Timur, kemarin, mengaku bersama keluarga sudah mendiami desa ini sebelum PT Newmont Minahasa Raya (NMR) masuk ke Ratatotok pada 1996. Karena itu, Trince sangat tidak sependapat dengan gerakan warga yang telah diboncengi lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk membesar-besarkan masalah Buyat.

''Lihat saja akibat ulah segelintir orang, kami nelayan jadi susah. Untung saja kini ikan hasil tangkapan sudah diterima di pasaran.''

Hal senada diutarakan Robert Sasuwuhe mengaku salah satu warga yang pertama bermukim di Desa Buyat Pantai. Menurut dia, kehadiran para LSM di Desa Buyat Pantai sejak 1996 dan kini telah meresahkan warga.

Diterima pasar

Sementara itu, pantauan Media di beberapa pasar tradisional seperti Pasar Ratatotok, Belang, Ratahan, dan Langowan, kemarin, ikan-ikan hasil tangkapan nelayan di kawasan perairan Teluk Buyat dan sekitarnya sudah diterima para pedagang.

''Memang beberapa hari lalu kami masih menolak akibat informasi terlalu dibesar-besarkan, tetapi kini tidak lagi,'' kata Trevi L, pedagang ikan Pasar Ratatotok. Hal sama juga terjadi di Pasar Belang, Ratahan, dan Langowan. Sejumlah pengusaha perikanan di Sulut juga mengaku produksi dan ekspornya tidak terpengaruh kasus Teluk Buyat.

Sementara itu, Gubernur Sulut Adolf J Sondakh meminta kalangan LSM, peneliti, dan masyarakat menahan diri soal dugaan pencemaran logam berat di Teluk Buyat.

Menurut Gubernur, melalui Kepala Tata Pemerintahan dan Humas Pemprov Sulut, Edwin, persoalan pencemaran Teluk Buyat telah menjadi kasus pidana setelah pihak korban warga Pantai Buyat mengadu ke Mabes Polri.

Sementara itu, Direktur Yayasan Kelola Sulut, Rignolda Djamaluddin, dihubungi terpisah menepis tuduhan bahwa LSM Yayasan Kelola menawari Rp35 juta setiap kepala keluarga di Desa Buyat Pantai.

LSM Gugat

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Elsam, dan Kontras menggugat PT NMR, Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), dan Kementerian Lingkungan Hidup, kemarin, ke pengadilan karena telah melakukan kebohongan publik.

Menurut Raja Siregar dari Walhi, kemarin, di Jakarta, gugatan bersifat legal standing ini harus ditempuh karena ketiga institusi ini jelas melakukan pelanggaran hukum. ''PT NMR telah melakukan kebohongan publik karena mereka menerapkan standar ganda dalam melaksanakan peraturan masalah lingkungan.''

Keempat LSM itu juga menuduh Menteri Lingkungan Hidup sengaja membiarkan terjadinya pelanggaran yang dilakukan PT NMR dalam pembuangan tailing ke laut. (VL/Nda/V-2)

Warga Buyat yang Pernah Dirawat di RS MMC belum Sembuh Total <5 Agust 2004>

JAKARTA (Media): Empat warga Desa Pantai Buyat, Sulawesi Utara (Sulut) yang telah menjalani pengobatan dan perawatan di RS MMC, Jakarta Selatan, mengeluhkan belum sembuhnya secara total penyakit yang telah mereka derita selama bertahun-tahun itu.

Walaupun mengaku banyak mengalami kemajuan usai menjalani pemeriksaan di RS MMC sejak 26 Juli lalu, Masnah, 39, yang mengenakan ikat kepala putih, ketika ditemui Media di Mabes Polri kemarin mengaku masih sering mengalami pening di kepalanya. "Kedua kaki dan tangan saya juga masih sering keram, seperti sebelum berobat di Jakarta," keluhnya.

Masnah mengaku tidak menjalani pengobatan jalan lagi usai menjalani perawatan di RS MMC. Menurutnya, saat ini waktunya lebih banyak tersita di LBH Kesehatan untuk menerima kunjungan dari berbagai pihak yang merasa simpati dengan penderitaan mereka.

"Sebetulnya letih juga saya berada di Jakarta. Saya masih memikirkan teman-teman dan keluarga yang ada di kampung." Karena itu, dia bersama ketiga warga Buyat lainnya akan pulang ke Desa Pantai Buyat, Kecamatan Kota Bunan, Bolaang Mongondow, pada Sabtu (7/8), usai menjalani pemeriksaan bagi berita acara pemeriksaan (BAP) di Bareskrim Polri.

Hal serupa juga dikeluhkan dua warga Buyat yang juga telah menjalani pemeriksaan di RS MMC, yaitu Juhriah, 42, yang mengalami penyakit seperti yang diderita Masnah, serta Rasyid Rahmat, 38, yang telah menjalani operasi benjolan di tengkuknya.

Berbeda dengan ketiga orang dewasa itu, anak Juhriah, Sri Fika, 1,9, yang telah menjalani operasi benjolan di kedua ketiaknya tampak tidak terlalu memikirkan sakit yang dideritanya. Anak itu selalu terlihat lincah dan bermain-main dengan tamu yang datang di LBH Kesehatan.

Sementara, 11 orang warga Buyat yang kembali didatangkan ke Jakarta sejak Selasa (3/8) telah menjalani pemeriksaan di Pusat Kajian Risiko dan Keselamatan Lingkungan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (Puska RKL FMIPA-UI). Mereka adalah Surtini Paputungan, 32, Aldo Dolongkeda, 2, Juhra Lambonan, 45, Ulifa Patoro, 9, Jeanne Rorong, 34, Christanes Ismail, 1,6, Desili Lumambi, 2,7, Cynthia Modeong, 21, dan anaknya Bachtiar, 2, Sudiro Paputanggang, 33, dan Laksmi Makali, 22. Di Puska RKL FMIPA-UI, kesebelas orang itu diambil sampel darah, kuku, dan rambutnya untuk diteliti kadar logam yang ada di dalam tubuh mereka. Setelah itu, rencananya mereka akan menjalani pengobatan dan perawatan di RS St Carolus dan RS Cikini.

Di antara mereka, rata-rata mengalami keluhan pada kulitnya serta keram, benjol, dan sakit kepala menahun.

Surtini yang mengalami benjolan di leher dan keram di kedua kakinya mengaku sempat mengalami lumpuh selama enam bulan saat gejala itu dirasakannya sejak 1998. Namun, sejak ia diobati oleh seorang bidan di kampung halamannya, lumpuh itu berangsur-angsur berkurang.

Bidan itu, menurut Surtini, menyuntiknya dan memberi lima macam obat. Namun, hal itu tidak cukup menyembuhkan keram dan pening di kepalanya. "Sejak lumpuh hingga sekarang saya masih sering pusing dan muntah," ujarnya ketika ditanya Media mengenai penyakit yang dideritanya.

Diperingatkan

Hasil penelitian MIPA-UI yang menemukan adanya kandungan merkurium dalam sampel darah empat warga Buyat, membuat masyarakat di beberapa daerah yang biasa menggunakan merkurium secara bebas khawatir.

Itulah sebabnya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapeldalda) Palangkaraya, akan memeriksa kuku, rambut dan darah warga di sepanjang Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah. Sebab, tingkat pencemaran merkurium (air raksa) di sepanjang DAS sungai tersebut sudah cukup tinggi (Media, Rabu, 04/8).

Pencemaran tersebut tentu tidak lepas dari mudahnya masyarakat memperoleh merkurium, karena dijual bebas di pasaran. Hal itu diakui Direktur Impor Deperindag Aang Kanaan Adikusuma yang sudah sejak lama mengkhawatirkan penjualan merkurium secara bebas itu. Baik secara resmi maupun tidak resmi, kata Aang, Deperindag sudah meminta kepolisian untuk melakukan penindakan kepada pedagang yang memperjualbelikan merkurium secara bebas.

''Saya sudah sering meminta kepolisian untuk menindak pedagang yang memperjualbelikan merkuri secara bebas. Permintaan ini saya sampaikan secara resmi maupun lewat seminar yang pernah saya hadiri,'' ujarnya.

Merkurium, jelas Aang, ditetapkan sebagai barang berbahaya melalui SK Meperindag No 254 tahun 2002. Melalui SK itu ditetapkan impor merkurium hanya bisa dilakukan oleh Importir Terdaftar (IT) dan Importir Produsen (IP)setelah melalui persetujuan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Deperindag. Izin impor diberikan setelah IT ataupun IP menjelaskan peruntukan merkuri tersebut.

Selama 2002-2003 berdasarkan data Deperindag impor merkurium hanya dilakukan oleh PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebagai IT, sedangkan IP dalam kurun waktu tersebut tidak melakukan impor merkurium. Pada 2002 Deperindag juga mengeluarkan izin impor merkuri hanya 193 kg kepada PT PPI. Izin impor tersebut baru direalisasikan 150 kg pada 2003. (Nuz/PP/V-1)

EDITORIAL: Polemik Merkurium di Teluk Buyat <5 Agust 2004>

DUA minggu sudah kasus Teluk Buyat mencuat. Dan, dua minggu pula kasus itu tetap menjadi misteri, Misteri, karena tidak ada pihak yang mengaku sebagai penyebabnya. Ini penyakit lama negeri kita. Terlalu sulit menemukan si biang kerok, walaupun sebenarnya bisa sangat gampang, kalau mau.

Bermula dari temuan sebuah LSM terhadap beberapa penduduk Teluk Buyat, Minahasa, Sulawesi Utara yang menderita penyakit kulit dan benjol. Mereka dibawa ke Jakarta untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan memperlihatkan terdapat kandungan merkurium dalam darah yang melampaui ambang batas.

Opini publik lalu menuding PT Newmont Minahasa Raya sebagai biang kerok. Perusahaan tambang emas yang telah beroperasi di daerah itu, memang membuang limbah ke Teluk Buyat.

Akan tetapi, pihak Newmont membantah keras. Perusahaan asal Amerika Serikat yang akan hengkang tahun depan dari lokasi itu karena kandungan emas sudah ludes, menuding penambang liar yang adalah rakyat setempat sebagai penyebabnya.

Tuding-menuding lalu menjadi persoalan utama. Polemik semakin ramai ketika Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim masuk dalam pertengkaran. Menurut Makarim, air laut Teluk Buyat tidak mengandung merkurium. Dengan demikian, ikan-ikan yang ditangkap dan dikonsumsi nelayan sekitar juga aman dari merkurium.

Di tengah ramainya lempar-melempar tudingan itu, datang lagi, kemarin, 11 warga Buyat dengan penyakit yang sama. Mereka mengadu ke kepolisian dan menjalani pemeriksaan darah. Hasil pemeriksaan belum juga keluar. Tetapi, mereka telah menangis di depan publik karena menganggap dirinya mengidap penyakit minamata. Penyakit yang dalam jangka panjang menimbulkan kematian.

Orang yang sakit dari Teluk Buyat terus mengalir, tetapi di tingkat pengambil keputusan terus berpolemik. Apalagi Nabiel Makarim masih berkutat pada pendiriannya bahwa kandungan merkurium di laut sekitar Teluk Buyat, menurut penelitian laboratorium, masih di bawah baku mutu. Dus aman.

Kalau demikian, apa dong penyebab penyakit yang meresahkan warga Buyat? Apakah betul PT Newmont tidak menjadi biang kerok? Tentu pertanyaan ini tidak bisa dijawab asal-asalan. Betul atau tidak harus dijawab melalui penelitian terhadap bagaimana perusahaan ini mengelola limbahnya.

Kalau Nabiel curiga orang-orang yang datang ke Jakarta direkayasa, seharusnya bisa ditempuh dengan melakukan pemeriksaan darah massal, kalau bisa semua penduduk yang menghuni Teluk Buyat. Dari pemeriksaan semacam ini bisa diketahui mereka berbohong atau tidak.

Dalam dunia yang semakin canggih dewasa ini seharusnya tidak lagi orang bertengkar tentang alat ukur. Kadar merkurium di Teluk Buyat pasti bisa diukur. Alangkah naifnya kita kalau untuk menjawab apakah kadar merkurium di tempat itu sudah di atas ambang baku atau tidak, tetap tidak mampu. Jawaban terhadap persoalan ini akan gampang bila uji kadar dilakukan oleh lembaga profesional dan independen.

Bila jawaban terhadap persoalan ini diucapkan berkali-kali oleh seorang pejabat negara dan kalangan LSM yang terus berpolemik, maka publik dengan mudah bisa menuduh bahwa ada kepentingan tertentu di benak orang-orang yang menuduh dan membantah itu.

Celakanya, Pak Nabiel Makarim lebih sibuk berpolemik daripada menemukan segera penyebabnya. Nyawa rakyat Buyat tidak diselamatkan oleh polemik, tetapi oleh tindakan penyelamatan segera. Sekali lagi...segera...

Bersikap Arif atas Kasus Teluk Buyat <4 Agust 2004>

Edy Purwo Saputro, Dosen FE UMS Solo

KASUS-KASUS pencemaran lingkungan tampaknya semakin sering terjadi seiring pesatnya industrialisasi. Peristiwa pencemaran yang terjadi di Teluk Buyat, Sulawesi Utara, akhir-akhir ini cukup memberi keprihatinan yang mendalam.

Penyebabnya adalah pencemaran air laut akibat logam berat arsen (As) dan merkurium (Hg) yang telah melebihi ambang batas yang ditetapkan. Terkait ini, PT Newmont Minahasa merupakan perusahaan yang dituding sebagai biang keladi pencemaran ini, karena membuang tailing (batuan dan tanah sisa ekstraksi bijih emas) ke dasar laut di Teluk Buyat.

Karena itu, tragedi Minamata yang pernah terjadi di Jepang pada 1960-an, dapat terjadi di Indonesia kini. Saat itu, terjadi pencemaran merkurium dalam kadar tinggi di Teluk Minamata, Jepang. Dampaknya, masyarakat sekitar yang mengonsumsi ikan menderita penyakit gangguan saraf dan kanker yang terjadi setelah sekian belas tahun perusahaan batu baterai dan aki yang ada di sana beroperasi.

Lepas dari tudingan minor, yang jelas industri pertambangan memang menjadi salah satu faktor utama di balik maraknya pencemaran lingkungan. Bahkan, industri ini juga turut andil dalam perusakan kawasan hutan lindung. Konfirmasi, menurut siaran pers Walhi pada 10 April 2002 bahwa kawasan hutan lindung atau konservasi yang saat ini benar-benar sudah terancam keberadaannya di antaranya: hutan lindung Pulau Gag-Papua yang sudah resmi menjadi lokasi proyek PT Gag Nickel/BHP, Tahura Poboya-Paneki oleh PT Citra Palu Mineral/Rio Tinto, Palu (Sulawesi Tenggara) dan juga Taman Nasional Meru Betiri di Jember, Jatim, oleh PT Jember Metal, Banyuwangi Mineral dan PT Hakman.

Rumit

Sejak KTT Lingkungan Hidup dan Pembangunan (KTT Bumi) Rio de Janeiro 1992 mencanangkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan yaitu pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan generasi kini tanpa mengorbankan generasi mendatang, maka sejak itu isu pembangunan selalu dikaitkan dengan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam yang ada dalam lingkungan hidup secara bijaksana, efisien, dan memerhatikan kemungkinan pemanfaatan oleh generasi mendatang.

Pembentukan organisasi perdagangan dunia - WTO sebagai perluasan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), juga tidak lepas dari pembahasan kaitan antara perdagangan bebas dan lingkungan hidup. Adanya nilai kepentingan itu, maka isu yang mencuat yaitu apakah kebijakan lingkungan hidup dalam WTO bagi para anggotanya khususnya negara miskin dan berkembang akan menguntungkan mereka? Selain itu, apakah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di masing-masing negara yang didekati antara lain melalui pendekatan perdagangan, perlu dikaitkan dengan sistem perdagangan WTO?

Terkait ini, maka kasus-kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di banyak negara pada dasarnya juga tidak terlepas dari masalah klasik yaitu aspek untung-rugi dalam kaitan dengan perdagangan global. Berdasarkan isu-isu tersebut maka ada tiga hal pokok dikaitkan dengan masalah lingkungan hidup. Pertama: salah satu pendekatan riil yang belum dikembangkan secara memadai yaitu pendekatan perdagangan dalam pengelolaan lingkungan hidup (sering disebut sebagai perdagangan hijau atau green trade). Pendekatan ini bertumpu pada upaya mempromosikan sistem produksi dan konsumsi yang berkelanjutan dan lebih akrab lingkungan. Pendekatan ini mengarah pada upaya mengembangkan pola produksi hijau (produksi bersih).

Kedua: pendekatan dengan mengatasi masalah pencemaran lingkungan langsung pada sumbernya atau first-best policy. Pendekatan ini bisa dilakukan melalui upaya pollution prevention, waste minimization/pollution atau cleaner production. Terkait kepentingan ini maka digunakannya alasan lingkungan hidup untuk menghambat perdagangan atau lingkungan hidup sebagai barriers to trade perlu dicermati hati-hati yaitu apakah tujuan utamanya benar-benar bagi perlindungan lingkungan hidup atau sebenarnya murni untuk kepentingan dagang. Hal ini disebabkan karena dimanfaatkannya isu tersebut justru dapat memperparah kerusakan lingkungan hidup.

Ketiga: seiring pesatnya liberalisasi perdagangan yang menghendaki perdagangan bebas yang disepakati oleh WTO, prinsip-prinsip dasar keterkaitan antara perdagangan dan lingkungan hidup dituangkan ke dalam perjanjian yang bersifat bilateral, regional, serta multilateral. Di dalam perjanjian tersebut terdapat berbagai ketentuan lingkungan hidup di bidang perdagangan menetapkan standar produksi, metode produksi, norma emisi, kesehatan, serta sanitary phytosanitary.

Sekarang persoalannya yaitu bagaimana Indonesia sebagai negara yang miskin-berkembang berani menyikapi permasalahan serta isu- isu lingkungan tersebut. Ini menjadi penting, sebab telah terjadi banyak kasus di berbagai negara miskin-berkembang yang dieksploitasi lingkungannya oleh negara industri maju dengan dalih perdagangan global.

Serius

Mengacu pentingnya nilai manajemen lingkungan terutama terkait industrialisasi, bahwa aspek utama yang harus diperhatikan adalah kepentingan konsumen. Kasus matinya ikan di Teluk Jakarta pada Mei 2004 lalu telah membuat masyarakat pengonsumsi ikan menjadi ketakutan. Restoran yang menyediakan menu ikan mengalami penurunan pendapatan.

Begitu juga dengan nelayan yang melakukan penangkapan di sekitar Teluk Jakarta, mereka sangat terpukul dengan kasus tersebut. Sampai saat ini belum jelas apa penyebab matinya ikan tersebut. Satu institusi menyatakan bahwa matinya ikan di Teluk Jakarta disebabkan adanya blooming fithoplankton dan institusi lain mengatakan bahwa penyebab matinya ikan tersebut akibat pencemaran logam berat yang sudah terlalu tinggi di Teluk Jakarta (Suhana, 2004).

Ketika kasus Teluk Jakarta belum selesai, kembali dihebohkan dengan munculnya kasus Minamata di Teluk Buyat, Sulawesi Utara. Media pun mengangkat kasus itu yang diduga telah menyebabkan penyakit Minamata pada warga Buyat.

Berdasar Kajian Kelayakan Pembuangan Tailing Ke Laut (PPLH-SA) Universitas Sam Ratulangi dan Bapedal (2000) telah menemukan pada 10 ekor ikan sampel yang dianalisis, diperoleh hati dan perut ikan merupakan organ yang mengakumulasi logam arsen tertinggi, dan konsentrasi logam besi (Fe) terakumulasi paling banyak pada daging ikan. Sedangkan pada hati dan perut ikan diperoleh konsentrasi logam besi. Dan hasil pengukuran konsentrasi logam berat (arsen, kadmium, dan merkurium) diperoleh bahwa biota yang ditangkap dan perairan Teluk Buyat rata-rata sudah terkontaminasi oleh ketiga logam berat tersebut.

Mengacu pada polemik kasus Teluk Buyat, Budi Widianarko (2004) menegaskan bahwa tidak bisa dimungkiri dalam masyarakat di negara mana pun, terutama yang didominasi oleh kapitalisme, selalu terdapat bias ideologi yang lebih memihak pada pembangunan (lihat juga Smith, 1992; Fujikura, 2002). Bias ini pun kini terjadi di Indonesia. Ideologi pembangunan ekonomi sebagai mainstream, seperti tercermin dalam strategi pemulihan ekonomi pascakrisis sangat mengutamakan investasi dan cenderung mengabaikan aspek lingkungan. Bias kepentingan jangka pendek ini tentu sangat riskan.

Memang tak mudah menyelesaikan kasus pencemaran lingkungan, terutama yang terkait dengan investor besar. Karena itu, tak jarang penyelesaian kasus-kasus ini tak tuntas dan cenderung mengambang. Ironisnya, yang menjadi korban adalah masyarakat kelas bawah. Mengacu pada alasan itu, Agus Wariyanto (2004) menegaskan ada tiga disiplin hukum yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah lingkungan, yaitu hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Ketiganya bisa diterapkan sekaligus, tetapi bisa pula salah satu tergantung yang mana lebih sesuai. Intinya, kasus Teluk Buyat menjadi tantangan. ***

Lagi, 10 Warga Buyat Periksa Darah di FMIPA-UI <4 Agust 2004>

JAKARTA (Media): Sepuluh warga Teluk Buyat, Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut) didatangkan lagi ke Jakarta untuk menjalani serangkaian pemeriksaan kesehatan. Ke-10 orang itu rencananya akan diperiksa juga darahnya di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (FMIPA-UI) dan pengobatan di RS St Carolus, RS Cikini.

Anggota Divisi Litbang Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan (LBHK) August Pasaribu mengungkapkan, kesepuluh orang itu tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 15.30 WIB. Mereka langsung dibawa dan diinapkan di kantor LBHK di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan.

Hari ini, menurut August, mereka dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan darah di FMIPA-UI Depok, pada pukul 10.00. Namun, sebelumnya, mereka akan dibawa lebih dulu ke Mabes Polri untuk menanyakan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri terhadap empat warga Buyat yang telah datang sebelumnya.

"Kita juga mau minta izin dari Mabes Polri untuk dapat membawa mereka ke FMIPA-UI," kata August saat dihubungi Media kemarin malam.

Kesepuluh warga itu terdiri dari enam orang dewasa dan empat anak-anak.

Mereka adalah Surtini Paputungan, 32, Aldo Dolongkeda, 2, Juhra Lambonan, 45, Ulifa Patoro, 9, Jeanne Rorong, 34, Christanes Ismail, 1,6, Desili Lumambi, 2,7, Cynthia Modeng, 21, Sudiro Paputanggang, 33, dan Laksmi Makali, 22. Mereka rata-rata mengalami keluhan pada kulitnya serta keram, benjol, dan sakit kepala menahun.

Ketika ditanya mengenai pendanaan terhadap pengobatan warga Buyat itu, August mengatakan, LBHK hanya meminta kesadaran kedua rumah sakit itu dalam fungsinya secara sosial.

Sementara itu, pada lokakarya bersama wartawan di JW Marriott, kemarin mantan penasihat WHO bidang kesehatan lingkungan Dr Keith Bentley, di Jakarta menjelaskan sebetulnya tidak ada standar internasional mengenai tingkat pencemaran kandungan merkurium dalam darah.

Menurut Bentley yang didatangkan pihak PT Newmont Minahasa Raya (NMR), setiap negara memiliki hak untuk menetapkan sendiri level pencemaran merkurium. Bentley menyebutkan, angka 8 mikrogram per liter hanya nilai rata-rata untuk penduduk dunia, bukan batas tertinggi yang diperbolehkan untuk kandungan merkurium dalam darah. "Hal itu yang selama ini dipublikasi media massa secara salah kaprah," ucap Bentley.

Selain itu, kata dia, hasil tes yang dilakukan terhadap warga Buyat tidak mempertimbangkan masyarakat di sana yang merupakan pengonsumsi ikan dalam tingkat tinggi. "Diakui secara dunia, masyarakat pesisir secara alami memiliki kandungan merkurium yang lebih tinggi," katanya.

Dari Bogor, Guru Besar Ekologi Satwa Liar dan Pakar Lingkungan Hidup di Fakultas Kehutanan (Fahutan) IPB Prof DR Hadi S Alikodra mengatakan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dinilai kurang tanggap dalam permasalahan yang terjadi di Teluk Buyat.

Semestinya, kata Alikodra usai menguji kandidat doktoral M Syaukani, Bupati Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di Fahutan IPB, sebagai lembaga otoritas penelitian di Indonesia, LIPI tidak hanya berdiam diri.

''Seharusnya LIPI secepatnya tampil dan berperan melakukan penelitian di Buyat. Tapi ini kok diam saja. Padahal, indikasi pencemaran di Buyat itu sudah cukup serius. Di sisi lain, menteri-menteri yang seharusnya menjaga lingkungan hidup, tampaknya menilai kasus Buyat merupakan masalah yang biasa saja.'' (Nuz/YD/HW/V-1)

Kasus Pencemaran Teluk Buyat Bisa Digolongkan KLB <3 Agust 2004>

JAKARTA (Media): Pencemaran logam berat pada lingkungan seperti yang terindikasi dalam kasus penyakit warga Teluk Buyat, Sulawesi Utara, dapat dinaikkan statusnya menjadi kejadian luar biasa (KLB) sehingga menjadi program kerja prioritas dan melibatkan semua pihak.

Sekretaris Departemen Epidemiologi Pascasarjana Universitas Indonesia Dr Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan hal tersebut, saat dilakukan diskusi bertema Membedah efek kesehatan masyarakat akibat pencemaran penambangan emas di Indonesia, di Jakarta, kemarin.

Untuk itu, sambungnya, agar dapat mengetahui proses kejadian dan sumber penyebab secara pasti dan benar maka dibutuhkan sebuah penelitian ilmiah yang terintegrasi antarsemua pemangku kepentingan. ''Kasus pencemaran logam berat di satu daerah yang sebelumnya tidak pernah terjadi, dapat berperingkat menjadi KLB,'' tegasnya.

Pemberian predikat KLB, terangnya, sangat terkait degan luasan dampak penyakit dan tingkat keganasan. ''Terutama, penyakit yang berhubungan pada kemungkinan keresahan sosial di masyarakat, selama ini KLB hanya dikenal untuk penyakit umum,'' tuturnya. Dan, dalam kondisi itu, ucap dia, pemerintah berperan untuk merespons dengan segera.

Hal tersebut, sambungnya, akan terkait dengan penempatan kasus itu dalam arus utama penyelesaian persoalan pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat dalam skala nasional. ''Kini yang dibutuhkan bukan saling menyalahkan, tetapi mencari penyebab dan memulihkan kesehatan masyarakat di daerah sekitar,'' paparnya.

Sesungguhnya fenomena kejadian serupa kasus Teluk Buyat, sebut Miko, dapat dihindari bila bahan dokumentasi kesehatan daerah terus dimonitor tingkat perkembangannya. ''Ledakan gejala penyakit dari Buyat ini, menggambarkan lemahnya mekanisme evaluasi dan monitoring kesehatan level daerah,'' imbuhnya.

Usulan bagi tim

Sebagai pihak yang mempunyai kemampuan akademik dalam melakukan penelitian mengenai kesehatan masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat UI yang juga menjadi salah satu bagian dalam tim terpadu bentukan Kementerian Lingkungan Hidup, memberikan beberapa rekomendasi untuk mengungkap pencemaran di Teluk Buyat dan penyakit yang dialami warganya.

Menurut Kepala Departemen Kesehatan Lingkungan Budi Haryanto Msc, pihaknya telah menyusun draf usulan penelitian yang terdiri dari dua kerangka utama kegiatan penelitian. Di antaranya, Health Risk Assessment (HRA) guna pengidentifikasian penyakit. ''Nantinya, penelitian yang dilakukan adalah penelitian yang kontinu,'' sebutnya.

Kualitas lingkungan memiliki korelasi dengan tingkat kualitas kesehatan masyarakat, katanya, dan mutu pencemaran juga berfluktuasi dalam kisaran waktu. Karena itu, dia mengatakan butuh waktu hingga 3-4 bulan agar didapat kesimpulan yang menyeluruh. ''Kita tentu akan membuat penelitian yang mencakup seluruh aspek,'' jelasnya.

Penelitian itu, ulasnya, juga akan mengambil beberapa data literatur dan hasil penelitian sebelumnya sebagai indikator pembanding. Selain HRA, diusulkan Epidemiology Infrence, guna mencari kausalitas antara pencemaran dan kesehatan. ''Hasil penelitian, dapat dijadikan bahan dalam projusticia sebagai barang bukti,'' katanya.

Pada kesempatan serupa, staf pengajar FKM UI yang mendalami kasus pencemaran logam berat seperti yang terjadi di Minamata, Rachmadi Purwana, mengatakan, kejadian seperti yang ada di Teluk Buyat, harus menjadi pelajaran yang berharga dalam melihat aspek lingkungan yang berhubungan dengan masalah kesehatan manusia.

Sekarang, imbuhnya, yang harus dilakukan dengan segera adalah tindakan preventif agar tidak terjadi pertambahan kasus serupa. Kemudian, sambungnya, perlu dijalankan tindakan kuratif memperbaiki kondisi kesehatan masyarakat yang terjangkit penyakit. ''Dan rehabilitatif, guna membenahi kesehatan lingkungan serta sosial,'' katanya.

Belajar dari kasus serupa yang terjadi di Minamata, Jepang, Rachmadi mengatakan, perlunya semua pihak menahan diri agar tidak terjadi konflik sosial yang meluas baik secara horizontal maupun vertikal. ''Kasus ini harusnya diselesaikan secara bijaksana dengan melihat kepentingan warga di Teluk Buyat,'' ujarnya.

Tendensi lanjutan, kata dia, yang dapat terjadi adalah trauma sosial warga Buyat. ''Di Jepang, warga Minamata menerima diskriminasi akibat ekspose kejadian yang mereka alami dan itu sebuah masalah sosial baru,'' ungkapnya. (YD/V-2) 

Komnas PA Desak Menkes Lindungi Anak-Anak Buyat <3 Agust 2004>

JAKARTA (Media): Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mendesak Menteri Kesehatan (Menkes) Achmad Sujudi untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kesehatan terhadap anak-anak di sekitar Teluk Buyat, Kabupaten Minahasa dan Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara (Sulut).

Desakan itu, kata Ketua Komnas PA Seto Mulyadi, di Jakarta, kemarin, dilakukan untuk meminta tanggung jawab dan kewajiban negara melindungi anak dalam keadaan darurat (children in emergency). Sebab, dengan terjadinya pencemaran lingkungan yang menyebar ke rantai kehidupan masyarakat, anak-anak menjadi pihak yang paling menderita.

Komnas PA mendasarkan hal itu dengan merujuk pada Pasal 59 juncto (jo) pasal 44 UU No 23/2002 tentang perlindungan anak. Kedua pasal itu menyebutkan kewajiban negara melindungi anak dalam keadaan darurat pencemaran lingkungan hidup.

Karena itu, Komnas PA berencana akan menemui Menkes hari ini untuk membicarakan masalah pencemaran tersebut. ''Kita ingin tahu sikap pemerintah terhadap hal-hal seperti ini,'' ungkap Seto usai menemui empat warga Buyat di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan, kemarin.

Komnas PA juga mendesak dilakukannya evakuasi dan relokasi terhadap anak-anak dan keluarga di Teluk Buyat. Serta perlindungan menyeluruh dan berjangka panjang terhadap semua anak yang menjadi korban ataupun berada dalam risiko tinggi akibat pencemaran itu.

Terhadap pihak PT Newmont Minahasa Raya (NMR), Komnas PA menilai, tidak patut jika perusahaan itu secara sepihak dan arogan--tanpa bukti hukum autentik-- menuduh penambangan rakyat sebagai biang pencemaran.

Selain Menkes, Seto menyatakan, akan menemui Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim dan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Soenarno untuk membicarakan hal serupa.

12 warga Buyat

Sementara itu, keempat warga Buyat yang telah menjalani operasi dan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit MMC Jakarta mengaku kondisinya cukup baik. Juhriah, 42, dan Masnah, 39, yang mengalami pusing dan kram di kaki serta tangannya, mengaku telah membaik. Rasyid Rahmat, 38, yang sebelumnya memiliki benjolan di tengkuknya, serta Sri Fika, 1,9, yang benjol di telinga dan kedua ketiaknya telah dioperasi.

Menurut rencana, hari ini, Selasa (3/8), 12 orang warga Buyat yang terdiri dari tujuh orang dewasa dan lima anak-anak akan kembali diberangkatkan dari Minahasa ke Jakarta oleh Yayasan Suara Nurani pada pukul 12.00 Wita.

Sementara itu, kesimpulan penyidik Mabes Polri tentang ada tidaknya pencemaran merkurium, arsen, dan sianida yang ditimbulkan PT NMR di Teluk Buyat akan diketahui 10 hari mendatang. Saat itu, Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri diperkirakan telah selesai menganalisis sampel pencemaran Teluk Buyat.

''Tim Puslabfor sudah mengambil sampel dari Teluk Buyat dan analisis tengah dilakukan,'' kata Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Suyitno Landung di Mabes Polri kemarin.

Dari Manado, Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sulawesi Utara membantu memasarkan ikan hasil tangkapan nelayan di Teluk Buyat, menyusul aksi penolakan sejumlah pedagang pengumpul ikan pasar tradisional. (Nuz/Fud/VL/V-2)

Editorial: Pencemaran Teluk Buyat dan Inferioritas Kita <2 Agust 2004>

DEBAT logika penguasa versus logika publik tentang Teluk Buyat mungkin akan panjang. Entah siapa yang keluar sebagai pemenang. Sebab, kasus pencemaran teluk di Sulawesi Utara yang diduga karena limbah industri PT Newmont Minahasa Raya itu, telah menjadi persoalan hukum.

Masyarakat Teluk Buyat yang menjadi korban pencemaran limbah industri, dengan LBH Kesehatan Jakarta telah menggugat PT Newmont Minahasa Raya.

Dalam berkas gugatannya, mereka mencantumkan hasil penelitian Markus T Lasut dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Samratulangi Manado, yang membuktikan lingkungan bawah laut Teluk Buyat tercemar merkurium karena industri penambangan emas. Dan, itu berasal dari PT Newmont.

Tidak hanya itu. masyarakat Pantai Buyat juga mengadukan tiga menteri, yakni Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim, Menteri Kesehatan Achmad Sujudi, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, kepada polisi. Mereka dianggap melakukan kebohongan publik, karena dengan kompak membantah pencemaran di Teluk Buyat oleh PT Newmont. Menurut orang-orang penting itu, limbah PT Newmont tidak mencemari Teluk Buyat.

Tetapi, apa pun penyelesaiannya, kasus Teluk Buyat kian membuktikan kegetiran sebuah bangsa yang mengidap inferioritas. PT Newmont Minahasa Raya yang didirikan pada 1996, adalah perusahaan emas milik Amerika Serikat. Tidak heran, selain pihak PT Newmont, yang tidak kalah sibuk menangkis tudingan miring masyarakat Buyat, juga para menteri Republik Indonesia.

Yang lebih menyakitkan, dengan alasan telah terkena pencemaran, Amerika Serikat kini menolak ratusan ton ikan cakalang asal Sulawesi Utara. (i>Media Indonesia

, Minggu, 2/8), Padahal, selain para menteri, pihak PT Newmont sendiri berkali-kali menolak perusahaannya mencemari laut Buyat.

Tetapi, penolakan ikan Sulawesi Utara oleh Amerika Serikat, justru berarti pengakuan adanya pencemaran dari negeri itu sendiri.

Menurut Ketua DPD Gabungan Pengusaha Indonesia Sulawesi Utara Fenny Wurangian, ikan yang ditolak Amerika Serikat berjumlah 200 ton. Ikan-ikan yang ditolak negeri Paman Sam ini kemudian dilempar ke pasar di Jawa. Ini artinya, jika benar ada pencemaran, justru yang dikorbankan bangsa sendiri.

Ini juga cermin betapa rendahnya perlindungan kita sesama anak bangsa. Penolakan ekspor ikan oleh Amerika Serikat, juga membuktikan, Amerika Serikat negara kapitalis dengan berbagai paradoks yang lengkap. Setelah mengeruk keuntungan dengan merusak lingkungan negeri orang, dengan mudah menolak ikan yang telah ia cemarkan itu. Mereka yang merusak, mereka juga yang menolak.

PT Newmont tentu tidak mewakili pemerintah Amerika Serikat, tetapi apa pun ini watak sebuah bangsa dengan kehendak tinggi melakukan hegemoni atas siapa pun. Karena itu, kebenaran bagi Amerika menjadi amat nisbi. Terlalu banyak negara yang telah menjadi 'korban' Amerika.

Tetapi, di atas semua itu, ini memang kebodohan kita sendiri. Bangsa yang para pemimpinnya belum sembuh mengidap penyakit inferioritas. Dan, ini amat berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Sebab, rakyat selalu dikorbankan jika menghadapi kepentingan asing.

Editorial: Pelajaran dari Teluk Buyat <1 Agust 2004>

ADA sebuah kebiasaan buruk di negeri ini. Yaitu, tiap kali terjadi pencemaran lingkungan, tiap kali itu pula pemerintah cenderung untuk buru-buru membantahnya. Bahkan, sebisa mungkin menutup-nutupinya.

Gairah dan semangat untuk menutup-nutupi atau membela pencemaran lingkungan itu semakin kencang bila itu menyangkut perusahaan besar. Semakin besar modal terlibat di situ, semakin hebat pula semangat untuk membela sang industri. Maka, urusan pencemaran yang mestinya dapat dibuktikan dengan kepala dingin dan nalar yang objektif, berpindah urusan menjadi perkara kekuasaan.

Penggundulan hutan, contohnya, merupakan fakta yang sangat telanjang karena dapat dilihat dari udara dengan mata yang juga telanjang melalui helikopter. Foto udara atau teknologi pengindraan jauh melalui satelit dapat dengan gamblang memperlihatkan betapa parahnya kerusakan hutan yang terjadi. Tetapi, di tangan kekuasaan, yang tampak adalah fakta yang sebaliknya, yaitu pemerintah Indonesia telah melakukan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

Tarik ulur penutupan dan pembukaan kembali PT Inti Indorayon Utama (sekarang PT Toba Pulp Lestari) di Sumatra Utara merupakan contoh lain yang memperlihatkan bahwa pencemaran lingkungan memang hendak ditutup-tutupi. Inilah industri yang menghasilkan bau busuk yang luar biasa yang dapat melumpuhkan penciuman rakyat yang tinggal di desa sekitar pabrik. Rakyat tiada kunjung putus menuntut pabrik itu ditutup, sebaliknya pemerintah kembali memihak pengusaha dengan tiada kunjung putus pula membelanya. Bahkan, dengan mengingkari fakta bahwa memang telah terjadi pencemaran lingkungan.

Sekarang sebuah perkara menghebohkan di bidang lingkungan hidup lagi-lagi terjadi. Dan, lagi-lagi pula pemerintah menunjukkan watak yang serupa, yaitu bernafsu hendak menutup-nutupinya atau mengingkarinya.

Adalah LBH Kesehatan yang pertama kali melontarkan bahwa telah terjadi pencemaran merkurium yang menimpa empat warga Teluk Buyat, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Penyebabnya diduga kuat adalah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan PT Newmont Minahasa Raya.

Tetapi, Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim membantahnya. Nabiel menyatakan laut di Teluk Buyat tidak tercemar merkurium dan pH air laut normal. "Ikan-ikan di sana segar, air masih asin, seperti air laut normal lainnya," kata Nabiel setelah diterima Presiden Megawati Soekarnoputri.

Sampai kemudian, muncul fakta bagaikan geledek di siang bolong. Yaitu, darah empat warga Teluk Buyat terbukti tercemar merkurium. Demikian hasil pemeriksaan Pusat Kajian Risiko dan Keselamatan Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia. Sebuah berita besar yang kemudian menjadi headlines!

Pada hari hasil pemeriksaan itu diumumkan, Menteri Nabiel Makarim sedang berkunjung ke Teluk Buyat. Ia hendak mengampanyekan makan ikan dari Teluk Buyat. Tetapi, ketika diminta memakan ikan yang disodorkan warga setempat, Nabiel menolak. "Yah, kalau disuruh makan ikan sakit tidak mau dong," kata Nabiel.

Begitulah, masalah pencemaran lingkungan menjadi urusan yang terus-menerus hendak ditutup-tutupi oleh pemerintah. Upaya menutup-nutupi itu semakin menjadi-jadi bila berkaitan dengan perusahaan besar. Pemerintah memiliki kecenderungan untuk membela kepentingan bisnis ketimbang kepentingan rakyat. Lagi-lagi, rakyat hendak dikorbankan.

Tetapi, sekarang muncul perlawanan bagus. Bagus, karena warga yang darahnya tercemar merkurium itu, membawa kasus ini menjadi perkara hukum. Yaitu, mengadukan pemerintah - Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim, Menteri Kesehatan Achmad Sujudi, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro - kepada polisi. Dan, dengan bukti yang meyakinkan, bahwa darahnya tercemar berdasarkan pemeriksaan yang ilmiah.

Sebuah pelajaran cantik bagi pemerintah, untuk tidak buru-buru membantah terjadinya pencemaran lingkungan hanya untuk melindungi bisnis..

Polri akan Panggil Tiga Menteri soal Buyat <31 Juli 2004>

JAKARTA (Media): Mabes Polri akan segera memanggil Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim, Menteri Kesehatan Achmad Sujudi, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro, terkait pengaduan warga Teluk Buyat, kemarin.

Warga Buyat yang mengadukan tiga menteri tersebut adalah Rasyid Rahmat, mewakili tiga warga lainnya. Sampai kemarin mereka masih dirawat di RS MMC, Jakarta, akibat penyakit yang menurut mereka disebabkan pencemaran di Teluk Buyat. Tiga menteri itu dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan kebohongan publik karena mereka menyatakan tidak ada pencemaran di Teluk Buyat. Rasyid hadir di Mabes Polri didampingi tim pengacara dari LBH Kesehatan.

"Tentu kita akan memanggil untuk kita mintai keterangan. Tetapi, kapan pemanggilannya masih menunggu hasil tim Mabes Polri yang turun ke lapangan di Teluk Buyat. Kita harus menemukan dulu apakah memang ada fakta dan data terjadinya pencemaran di Teluk Buyat yang mengakibatkan penyakit bagi masyarakat sekitar," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Paiman di Mabes Polri kemarin.

Menurut Paiman, Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri masih melakukan analisis sampel pencemaran Teluk Buyat. Meski demikian, data-data dari penelitian lain juga akan dijadikan acuan.

Sebagaimana diketahui, hasil penelitian Pusat Kajian Risiko dan Keselamatan Lingkungan Fakultas MIPA UI menyatakan sampel darah empat orang warga Buyat mengandung merkurium (Hg) di atas ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Kisaran Hg dalam darah mereka berada pada angka 9,51-23,90 myugram/l (mikrogram/liter), sementara ambang batas yang ditetapkan WHO adalah rata-rata 8 mikrogram/liter. (Media, 30/7)

Dewan Pendiri LBH Kesehatan Iskandar Sitorus menyatakan pihaknya mendukung warga Buyat mengadukan tiga menteri ke Mabes Polri karena telah melakukan kebohongan publik karena menyatakan tidak ada pencemaran di Teluk Buyat. Dalam pengaduannya ke Mabes Polri, LBH Kesehatan melampirkan pernyataan tiga menteri di berbagai media massa.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Longgena Ginting, mengatakan hasil penelitian FMIPA UI itu telah menjawab polemik mengenai pencemaran di Teluk Buyat. Tetapi, karena penelitian itu belum menentukan pihak yang bertanggung jawab, tim terpadu bentukan Kementerian Lingkungan Hidup perlu segera bertindak cepat dan mengambil kesimpulan komprehensif.

Perusahaan tambang emas PT Newmont Minahasa Raya yang dituduh sebagai penyebab pencemaran menyambut gembira pembentukan tim terpadu tersebut. "Tujuan kami memastikan kepentingan masyarakat diperhatikan. Sebab, kami bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan publik di wilayah operasi kami," ujar Presiden Direktur PT NMR Richard Ness dalam press release yang diterima Media, kemarin.

Di Manado, Ketua DPRD Sulut Syahrial Damapolii mengatakan pemerintah harus segera merelokasi sekitar 70 keluarga atau sekitar 260 jiwa warga Buyat Pantai, karena teluk tersebut terbukti telah tercemar. "Mau tunggu apa lagi, pemerintah harus segera merelokasi semua warga di Desa Buyat. Soal kesehatan warga Buyat kan sudah terungkap lewat hasil penelitian darahnya tercemar di Universitas Indonesia," tegas Damapolii, kemarin. (Fud/(Nuz/AD/YD/VL/X-7)

Ikan Teluk Buyat masih Ditolak <29 Juli 2004>

MANADO (Media): Ikan hasil tangkapan nelayan di wilayah perairan Laut Teluk Buyat, Ratatotok, Sulawesi Utara (Sulut), hingga kini masih ditolak konsumen di sejumlah pasar tradisional. Kendati, warga dan pemerintah setempat telah melakukan kampanye makan ikan Teluk Buyat bersama pada Selasa (27/7).

Pantauan Media di sejumlah pasar tradisional di wilayah Minahasa dan Manado kemarin, tampak pedagang tibo pemasok ikan asal Kecamatan Ratatotok terpaksa harus kembali membawa ikan yang ditolak oleh kalangan pedagang ikan pengumpul.

''Jangan salahkan kami, jujur saja kami tidak mau mengambil risiko membeli ikan dari pedagang tibo Ratatotok,'' tegas Hans Untuh, pedagang pengumpul ikan di Pasar Tomohon, Minahasa.

Secara pribadi Hans mengaku, membeli ikan nelayan Teluk Buyat tidak masalah. Namun, kata dia, persoalannya pada konsumen saat ini sangat selektif sebelum membeli ikan, akibat dari informasi pencemaran limbah merkuri di perairan laut Teluk Buyat tempat pembuangan limbah (tailing) PT Newmont Minahasa Raya (NMR).

Hans mengatakan, semua pedagang ikan pengumpul di setiap pasar mana pun di Minahasa, baik di Pasar Belang, Ratahan, Langowan, dan Tomohon, bahkan di Manado pasti mengenali pedagang pemasok ikan asal Ratatotok. Karena sebelum masalah ini ramai dibicarakan, pedagang tibo asal Ratatotok setiap hari memasok ikan di pasar-pasar tradisional.

Bukan saja di Pasar Tomohon, penolakan ikan nelayan Teluk Buyat juga terlihat di Pasar Langowan dan Tompaso. Kendati, pedagang ikan Ratatotok sudah menawarkan dengan harga murah.

''Pak, kalau tidak percaya hari Selasa, warga Ratatotok dan pemerintah melakukan pesta makan ikan Teluk Buyat. Jadi, tidak usah khawatir, ikan ini tidak beracun atau tercemar limbah,'' kata Henny, pedagang tibo ikan asal Ratatotok dalam transaksi penjualan di Pasar Langowan.

Gubernur Sulut AJ Sondakh sendiri ketika ditemui Media secara terpisah belum berani memberikan jaminan ikan hasil tangkapan nelayan di Teluk Buyat layak dikonsumsi.

''Masih sulit bagi saya memberikan kepastian apakah ikannya layak dikonsumsi atau tidak,'' kata Gubernur Adolf Sondakh.

Namun, gubernur yang ditemui usai pertemuan dengan tim terpadu penanganan masalah Buyat mengatakan, berdasarkan input yang diperoleh dari sejumlah ahli perikanan Fakultas Perikanan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) lebih khusus tenaga peneliti di Laboratorium Toksikologi Farmatika menyebutkan, sekalipun perairan Teluk Buyat tercemar, ikannya bisa dimakan.

''Tetapi, itu pendapat ahli perikanan dalam pertemuan tadi. Bagi saya, kita tunggu dulu hasil penelitiannya baru bisa diberikan kepastian.''

Dr Ir Ineke Rumengan, seorang ahli perikanan pada Laboratorium Toksikologi Farmatika Unsrat, secara terpisah mengatakan, berdasarkan data hasil penelitian kehidupan biota laut yang hidup di Teluk Buyat, khususnya ikan, belum dapat dikategorikan sudah terkontaminasi limbah.

Manajer masalah lingkungan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) Grant Batterham, yang mendampingi Presiden Direktur PT NMR Richard B Nas, kepada wartawan di Jakarta, Selasa (27/7), menjelaskan, konsentrasi merkuri pada seluruh biota yang dianalisis di sana umum/wajar dan berada jauh di bawah nilai aman konsentrasi oleh manusia menurut WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), yaitu 500 ng/g (0,5 ppm).

Menurut Richard B Ness, tidak ada alasan tidak makan ikan dari Teluk Buyat. ''Kami dan anak-anak kami tinggal di sana, dan selalu makan ikan yang berasal dari sana,'' tegasnya.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyatakan pencemaran logam berat di Teluk Buyat betul-betul terjadi akibat pembuangan tailing NMR. Hal itu dibuktikan dengan berbagai penelitian.

''Berbagai macam penelitian mulai dari penelitian Pusarpedal KLH pada 2004 dan penelitian Evan Edinger dari Memorial University pada 2004 menunjukkan Teluk Buyat telah tercemar logam berat dari pembuangan tailing Newmont,'' kata Direktur Eksekutif Walhi Longgena Ginting, kemarin, usai menyerahkan data penelitian tersebut ke Mabes Polri.

Menurut Ginting, berdasarkan penelitian Pusarpedal KLH, konsentrasi merkuri di Teluk Buyat tertinggi berada di sedimen di dekat pipa pembuangan mencapai 3,509 ppm. Sedangkan sedimen pada lokasi berjarak 1 km dekat pipa tailing sebesar 2,642 ppm.

Sedangkan penelitian Evan Edinger juga memiliki kecenderungan sama. Pada sedimen di ujung pipa pembuangan tailing PT Newmont mencapai 10,60 ppm. (VL/Fud/V-2)

Semua Studi soal Buyat Ditinjau Kembali <11 Agust 2004>

JAKARTA (Media): Tim Terpadu Penanganan Masalah Teluk Buyat memutuskan akan melakukan peninjauan terhadap seluruh studi yang telah dilakukan berbagai pihak mengenai teluk tersebut. Setelah itu akan dilakukan beberapa langkah teknis untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Demikian salah satu hal yang terungkap dari hasil rapat penanganan masalah Teluk Buyat, Minahasa, Sulawesi Utara, di Kementrian Lingkungan Hidup kemarin. Dalam rapat itu, mantan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup Emil Salim mengusulkan, prioritas awal peninjauan (review) atas studi berbagai pihak antara 1999 sampai 2004.

Peer review (peninjauan pakar) itu, menurut Emil, akan dilakukan oleh satu peer group (kelompok pakar), terdiri atas kalangan akademisi dan ahli di berbagai bidang terkait. Peninjauan itu untuk menjawab apakah yang melakukan pelanggaran peraturan lingkungan pihak PT Newmont Minahasa Raya (NMR) atau penambang emas tanpa izin (PETI).

Menurut Emil yang menjadi anggota Tim Pengarah, Tim Teknis ditugaskan menilai dan mengkaji semua hasil studi tersebut dan dikoordinasikan pihak Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado. Dengan melibatkan berbagai pihak, diharapkan tidak muncul kecurigaan.

Ketua Tim Teknis Masalah Teluk Buyat Masnellyarti Hilman menyebutkan, peer group akan melibatkan kalangan akademisi dari Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Padjadjaran, dan kalangan organisasi nonpemerintah. ''Ada sekitar delapan atau sembilan penelitian yang akan di-review.''

Setelah terjawab pihak yang melakukan pelanggaran peraturan, akan dilanjutkan dengan tindakan teknis. Di antaranya, pengambilan sampel air baku, air mandi, udara, ikan penelitian geohidrologi, dan wawancara pola hidup masyarakat setempat.

Tim Teknis dari pihak Departemen Kesehatan (Depkes) akan melakukan pengambilan 50% darah, urin, rambut, kuku dari 40 orang yang mengalami gejala penyakit. Kandungan logam yang akan diperiksa berupa arsen, merkurium, dan logam berat lainnya berdasarkan penelitian yang lalu.

Sementara Rektor Unsrat Lucky Sondakh menyebutkan, pihaknya melihat hingga kini banyak pihak mengeluarkan pernyataan tanpa dasar yang dapat dipercaya, sehingga menimbulkan pertanyaan dari kalangan awam.

Berdasarkan hasil tinjauan kalangan akademik itu, menurut Lucky, pihaknya akan mengadakan Seminar Nasional tentang Kontroversi Teluk Buyat pada 21 Agustus mendatang. Dalam seminar itu, menurut dia, akan terlihat secara kejujuran akademik, siapa yang telah membuat pernyataan yang tidak sesuai prosedur ilmiah.

Sementara itu, Mabes Polri akan menjadikan hasil penelitian Mineshi Sakamoto dari National Institute for Minamata Disease (NIMD) sebagai dasar untuk menilai ada tidaknya pencemaran Teluk Buyat.

''Hasil penelitian NIMD akan kita masukkan dalam berita acara penyidikan,'' kata Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Irjen Dadang Garnida di Mabes Polri kemarin.

Menurut Dadang, NIMD telah selesai melakukan penelitian di Teluk Buyat dan salah seorang penelitinya dijadwalkan tiba di Jakarta hari ini.

Dia mengatakan kedatangan peneliti NIMD ke Buyat atas kerja sama Depkes dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). (Nuz/Fud/V-2)

Menkes, Kapolri Koordinasi dalam Tangani Kasus Buyat <10 Agust 2004>

JAKARTA (Media): Menteri Kesehatan Achmad Sujudi melakukan pertemuan koordinasi dengan Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar mengenai penanganan kasus pencemaran lingkungan di Teluk Buyat, Minahasa, Sulawesi Utara, kemarin.

Wakil Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Irjen Pol Dadang Garnida, yang ditemui wartawan usai pertemuan tersebut, mengatakan salah satu hasil pertemuan adalah ditunjuknya dr Nyoman Kandun dari Depkes untuk membahas teknis penyelidikan kasus Buyat dengan Polri.

"Yang jelas berita acara itu akan diserahkan ke kita. Nanti kewajiban Polri adalah membuat berita acara tentang hasil penyelidikan oleh tim mereka untuk projustitia," katanya.

Namun, menurut Dadang, selain dengan Depkes, Polri juga perlu membentuk tim terpadu yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam menangani kasus Buyat. Koordinasi terpadu itu, tambahnya, juga penting untuk mencegah pernyataan yang berbeda-beda antara satu departemen dengan departemen lainnya yang bisa membingungkan masyarakat.

"Koordinasi ini mudah diomongin, tapi susah dilaksanakan. Tetapi kasus Buyat ini masalah nasional, bukan cuma masalah Polri, sehingga harus ditangani tim terpadu," tegas Dadang.

Dadang menyesalkan banyaknya pernyataan yang berbeda antardepartemen yang bisa menghambat proses penyelidikan. Padahal, tegasnya, jika koordinasi berjalan dengan baik, penyelidikan kasus Buyat bisa segera diselesaikan. Mantan Kapolda Jabar tersebut juga menyatakan hasil laboratorium pemeriksaan warga Buyat akan dijadikan acuan penyidik Polri.

Menkes bantah

Namun, dalam kesempatan yang sama Menkes Sujudi membantah bahwa pertemuan dengan Kapolri tersebut membahas koordinasi dalam penyelidikan kasus Teluk Buyat.

"Saya dengan Kapolri membahas masalah lain. Banyak kerja sama yang dilakukan Depkes dan Polri," elak Sujudi kepada pers.

Sujudi menyatakan pertemuan dengan Kapolri adalah penandatanganan kerja sama identifikasi korban meninggal (death victim identification/DVI). "Ini sangat penting karena Indonesia kelihatannya masih lemah dalam masalah ini."

Ketika ditanya apakah permasalahan Teluk Buyat ikut dibicarakan, Menkes menyatakan tidak. Karena, hasil penyelidikan yang dilakukan tim terpadu belum selesai. "Soal Buyat? tidak ada itu," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, empat warga Buyat telah mengadukan Menkes, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri ESDM ke Mabes Polri terkait kasus pencemaran di Teluk Buyat. Tiga menteri tersebut dinilai telah melakukan kebohongan publik karena menyatakan tidak ada pencemaran di Teluk Buyat.

Warga menuduh perusahaan tambang emas dari AS, PT Newmont Minahasa Raya, sebagai sumber pencemaran.

Di tempat terpisah di Jakarta, kemarin, Sujudi mengakui adanya kandungan merkurium (hg) dalam tubuh empat warga Buyat yang diperiksa di Jakarta, sebagaimana hasil penelitian oleh Fakultas MIPA UI beberapa waktu lalu. Namun, Sujudi belum berani menarik kesimpulan benar tidaknya kandungan merkurium dalam darah empat warga itu, yang diperiksa beberapa institusi lain.

Menkes juga menolak menanggapi hasil pemeriksaan Laboratorium Pemeriksaan Doping dan Kesehatan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta yang menyatakan kadar merkurium dalam darah empat warga itu jauh lebih tinggi dibanding hasil penelitian FMIPA UI.

Penelitian FMIPA UI menyebutkan kadar merkurium dalam darah mereka melebihi ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia, yakni 8 mikrogram/liter.

"Masih harus diteliti lebih lanjut, itu belum tentu karena pencemaran," ujarnya.

Sementara itu, RS St Carolus dan RS Cikini Jakarta, tempat warga Buyat diperiksa, mengatakan tidak dapat melakukan penelitian atas dampak pencemaran terhadap kualitas kesehatan masyarakat Buyat. Selain terkait ketiadaan alat analisis, hal itu juga karena rumah sakit tidak memiliki tenaga ahli dan peneliti khusus.

"Kami tidak dapat membuat pernyataan tentang kemungkinan keterkaitan antara pencemaran dan dampak kesehatan. Karena itu, fokus yang dilakukan di RS adalah mengobati," kata Kepala Humas RS St Carolus Endang Suryatno, kemarin.

Senada dengan itu, Kepala Humas RS Cikini Rosiana KS mengatakan pihaknya juga melakukan tindakan medis rutin, serta tidak akan membuat kesimpulan atas analisis kemungkinan dampak pencemaran. (Fud/Nuz/YD/X-7)

Tujuh Warga Buyat akan Dibawa Lagi ke Jakarta <9 Agust 2004>

JAKARTA (Media): Ketua Dewan Pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan Iskandar Sitorus mengatakan akan mendatangkan lagi tujuh warga Buyat, pada Selasa (10/8). Sementara itu, pemerintah diminta memperketat pemberian izin penggunaan logam berat.

Kembali mendatangkan tujuh warga tersebut, kata Iskandar, guna memperkuat bukti terjadinya pencemaran logam berat merkurium di Teluk Buyat, Sulawesi Utara, yang berdampak pada kualitas kesehatan warga yang ada di sekitarnya. ''Kami menempuh ini guna semakin memperjelas kedudukan,'' katanya ketika dihubungi Media kemarin.

Sementara itu, sebutnya, empat warga yang telah mengalami pengobatan, akan segera dipulangkan ke daerah Buyat setelah kedatangan tujuh warga lagi ke Jakarta. ''Mereka sebenarnya masih sangat kecewa dengan pernyataan Menteri Kesehatan,'' tuturnya.

Menyoal tanggapan Menkes, seperti dilansir Media (7/8), menyatakan tidak terjadi kasus Minamata pada warga Buyat, Iskandar mengatakan itu sebagai dalih Menkes agar dapat lepas tanggung jawab.

Menurut dia, dengan kejadian pencemaran di Teluk Buyat tersebut, pemerintah mestinya dapat merespons cepat dan sigap dalam mereduksi dampak lanjutan yang akan timbul.

Terkait dengan 11 warga yang sudah dimasukkan ke rumah sakit (RS), yakni di RS St Carolus dan RS Cikini, Iskandar mengatakan kini mereka masih dalam tahap perawatan dan observasi. ''Belum ada hasil penelitian, masih diperiksa secara seksama,'' ujarnya.

Di Jakarta, sebanyak 50 wakil masyarakat Kawanua yang tergabung dalam Kerukunan Keluarga Kawanua, Forum Kawanua Minahasa Selatan, Kerukunan Pemuda Kawanua (KPK), dan Ikatan Mahasiswa Manado mengadakan aksi peduli kasus Buyat di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, kemarin.

''Kami ingin menjadi penengah, dengan meminta pihak-pihak terkait duduk bersama menyelesaikan masalah,'' kata Koordinator Lapangan aksi tersebut dari KPK, Rully Lengkey. Dalam aksi peduli itu, juga didatangkan empat korban kasus Buyat yang didampingi Iskandar Sitorus.

Perketat izin

Sementara itu, pemerintah harus memperketat pemberian izin yang terkait dengan pemakaian logam berat dalam kasus pertambangan. Pendayagunaan hukum administratif tersebut, dapat ditegakkan melalui efektivitas mekanisme pengawasan instansi terkait.

Direktur Eksekutif Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) Indro Sugianto mengatakan hal itu, ketika dihubungi Media, kemarin. Menurut Indro, maraknya kasus pencemaran lingkungan hasil aktivitas pertambangan, memperlihatkan lemahnya kontrol pemerintah.

''Selama ini, alur dalam pemberian izin tidak diimbangi pengawasan dalam pelaksanaan hak atas penggunaan izin tersebut,'' katanya. Terlebih lagi, sebutnya, keterkaitan kerja antarsektor masih belum sinergis dalam menjaga konservasi kelestarian lingkungan.

Hal tersebut disampaikan, menanggapi terjadinya kasus pencemaran merkurium di Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah, (Media, 7/8).

Selain melakukan penindakan administratif, katanya, pemerintah juga dapat menggunakan langkah pidana pada penertiban penambang tanpa izin.

Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Siti Maimunah mengatakan, perlu perombakan mind set pertambangan tanpa izin yang diasosiasikan dengan pertambangan tradisional.

''Sesungguhnya, banyak pula yang dilakukan pertambangan rakyat dengan memakai izin dan terdaftar,'' katanya. Namun dalam catatannya, baru 3% dari sekitar 77.000 pertambangan rakyat yang memiliki izin secara resmi dan formal. (YD/Ant/V-2)

Tragedi Teluk Buyat <9 Agust 2004>

Todung Mulya Lubis, Advokat Senior

Too little and too late: itulah ungkapan yang tepat untuk melukiskan langkah pemerintah dalam tragedi Buyat. Perhatian pemerintah baru tumbuh justru setelah sejumlah warga dan biota di kawasan teluk itu telanjur menjadi korban dari wabah penyakit. Padahal, jauh-jauh hari sebelum kasus ini meledak, potensi dan bahaya pencemaran ekologi di wilayah itu sebenarnya telah diekspos dan disuarakan oleh sejumlah LSM.

Kegigihan warga dan korban Teluk Buyat dalam mengejar keadilan telah mengungkap penyakit kronis penegakan hukum di sektor lingkungan. Ia, lebih jauh, lalu memaksa kita merasakan adanya semacam situasi darurat, yakni minimnya perhatian dan usaha dari pengelola kekuasaan negara dalam melindungi hak-hak warga atas lingkungan hidupnya. Situasi darurat itu jadi demikian terasa, bila diingat, sebelum tragedi Buyat sebenarnya kasus-kasus pencemaran dan perusakan ekologi serupa sudah berkali-kali terjadi. Proses self destruction terhadap bumi dan bangsa ini tak boleh terus dibiarkan.

Pemerintah, sebagai pengelola langsung kekuasaan negara, berkewajiban menjaga dan melindungi lingkungan hidup bagi warga negaranya. Dalam urusan itu, sudah waktunya pemerintah mengupayakan kebijakan-kebijakan yang tidak cuma memberi peluang bagi kalangan korporasi, tapi juga mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban sosial mereka terhadap masyarakat dan lingkungan di mana mereka beroperasi.

Pelajaran penting dari tragedi teluk Buyat adalah betapa mendesaknya perlindungan hak-hak asasi manusia jadi bagian dari sikap kebijakan pemerintah terhadap korporasi-korporasi yang beroperasi di Indonesia.

Hubungan bisnis dan HAM

Hubungan di antara korporasi bisnis dan hak-hak asasi manusia sebenarnya bisa bersifat konstruktif. Pada tingkat internasional, bukti dari hubungan yang konstruktif ini dapat diperiksa dari beberapa kecenderungan yang berlangsung dalam tahun-tahun terakhir ini.

Kian banyak, misalnya, korporasi-korporasi besar yang memasukkan perlindungan hak-hak asasi manusia dan hak-hak buruh ke dalam corporate codes of conduct mereka. Sanksi-sanksi perdagangan yang diterapkan kepada negara-negara yang secara terang-terangan mengabaikan hak-hak asasi manusia adalah contoh lain dari hubungan konstruktif itu.

Di sisi lain, kita juga melihat kian tingginya perhatian dan kontrol dari LSM-LSM yang bergerak di bidang lingkungan dan hak-hak asasi manusia terhadap praktik-praktik korporasi besar atau multinasional. Hal yang sama juga dilakukan oleh media massa dan organisasi-organisasi konsumen.

Para investor dan pemegang saham yang sadar juga tidak ketinggalan dalam urusan ini. Mereka mensyaratkan kepatuhan korporasi pada international human rights standard. Cara mereka bisa bermacam-macam. Sudahkah Anda tahu bahwa Green Peace adalah pemegang saham perusahaan sepatu Reebok? Tahukah juga Anda bahwa Amnesti Internasional adalah pemegang saham Shell? Mereka sengaja membeli dan menjadi pemegang saham korporasi transnasional tersebut agar dapat ikut mengontrol kepatuhan perusahaan pada standar hak-hak asasi manusia internasional.

Sebenarnya, kepatuhan pada hak-hak asasi manusia adalah ihwal penting yang tidak merugikan kepentingan bisnis. Perusahaan yang mengadopsi prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia dan mengambil langkah yang efektif untuk menerapkannya dalam praktik bisnis mereka akan terhindar dari gugatan-gugatan hukum yang berbiaya besar. Dalam tahun-tahun terakhir ini, sebagai contoh, pengadilan-pengadilan di Eropa dan di Amerika telah menerima dan menyelidiki gugatan-gugatan hukum terhadap beberapa perusahaan multinasional yang dituduh berperan dalam pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia di negara-negara dunia ketiga.

Menerapkan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia secara konsisten juga akan membuat sebuah perusahaan berkontribusi pada penghormatan the rule of law. Ini adalah hal yang penting, terutama di negara-negara di mana hukum diterapkan secara sewenang-wenang melalui sistem hukum yang korup. Dengan memastikan setiap praktik bisnis mereka sesuai dengan standar hak-hak asasi manusia internasional, mereka akan terhindar dari upaya pemerasan melalui sistem hukum yang korup tersebut.

Tentu saja setiap korporasi berkepentingan secara langsung pada the rule of law. Ini agar kontrak-kontrak bisnis bisa dilaksanakan secara fair dan terbuka untuk menghindarkan mereka dari praktik penyuapan dan korupsi.

Dari segi risk management, pentingnya penerapan prinsip-prinsip hak-hak asasi manusia di dalam operasi perusahaan juga sangat penting. Predictability adalah hal yang sangat esensial bagi kestabilan dan produktivitas sebuah perusahaan. Dalam berbagai kasus, pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia kerap menimbulkan masalah yang pada gilirannya menginterupsi kelancaran operasi perusahaan.

Hal-hal yang sudah disinggung tadi adalah sedikit saja dari banyak argumen lain yang bisa dikemukakan untuk menunjukkan betapa sesungguhnya kepentingan bisnis dan perlindungan hak-hak asasi manusia tidak perlu saling bertabrakan.

Pemerintah harus bertanggung jawab

Kembali ke kasus Buyat: siapakah yang lalu harus bertanggung jawab dalam tragedi ini? Saya kira, pertanggungjawaban dapat dilihat dalam dua tingkat. Sebuah penelitian yang independen dan sungguh-sungguh sangat diperlukan untuk memeriksa duduk perkara dari pencemaran ekologi yang mengakibatkan wabah penyakit ini. Perusahaan yang dituduh harus membuka dirinya pada upaya penelitian ini untuk menentukan tingkat pertanggungjawaban yang bisa dimintakan kepada mereka. Pada tingkat pertanggungjawaban ini, korban bisa secara langsung menggugat perusahaan. Namun, dari perspektif hak-hak asasi manusia, sebenarnya pemerintahlah yang memiliki beban pertanggungjawaban paling tinggi.

Kenapa? Jawabannya: karena berdasarkan hukum internasional hak-hak asasi manusia, negara adalah pihak yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia dari setiap warganya. Kendati benar bahwa tragedi Buyat telah memberi kita perspektif mengenai “non-state actors” sebagai pelaku pelanggaran hak-hak asasi manusia, namun sebetulnya ultimate responsibility dalam kasus ini tetap berada di tangan negara. Alasannya jelas: karena tidak ada korporasi mana pun bisa beroperasi di suatu negeri tanpa mendapat izin dari pemerintah. Sekali izin dikeluarkan, maka adalah imperatif bagi setiap pemerintah untuk memastikan bahwa korporasi dijalankan dengan kesesuaian dan kepatuhan terhadap standar-standar hak-hak asasi manusia internasional, termasuk ke dalamnya hak terhadap lingkungan yang sehat.

Kita ingin mendengar dari pemerintah, apa sebabnya tragedi ini bisa terjadi? Apakah pemerintah telah secara konsisten dan reguler melakukan kontrol terhadap praktik-praktik korporasi yang operasinya bisa berisiko pencemaran ekologi? Apakah pemerintah telah mengambil seluruh tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap korporasi memiliki langkah-langkah pencegahan kerusakan lingkungan dalam operasinya? Tanggung jawab pemerintah yang pertama adalah melakukan sebuah penelitian yang jujur dan terbuka untuk memastikan bahwa kesalahan dapat dikenali dan diperbaiki.

Yang sangat penting juga: apakah pemerintah telah memiliki kebijakan terhadap para korban tragedi Buyat yang hak-haknya telah dilanggar? Sungguh tidak pantas bila pemerintah mengecil-ngecilkan kasus ini di saat para korban harus menghadapi kenyataan bahwa hidupnya terpaksa berubah dan tak bisa sama lagi seperti sebelumnya akibat tragedi pencemaran ekologi ini. Tanggung jawab kedua pemerintah adalah memastikan bahwa setiap keluhan korban didengar dan menjadi salah satu dasar bagi penyusunan kebijakan untuk menyantuni mereka.

Harus diingat bahwa tindakan pelanggaran hak-hak asasi manusia dilakukan dalam dua bentuk: act of commission dan act of omission. Apabila dapat dibuktikan bahwa sikap lalai pemerintah memiliki kontribusi pada terjadinya tragedi Buyat, maka pemerintah secara kategoris dapat dituduh telah melakukan pelanggaran. Maka warga dan korban Teluk Buyat juga sebenarnya bisa menggugat pemerintah.

Akhirnya, banyak pertanyaan-pertanyaan lain bisa diajukan untuk menuntut pertanggungjawaban. Namun, tidak kurang pentingnya untuk pada saat bersamaan juga mempertanyakan kepada pemerintah apa kebijakan mereka untuk mencegah hal yang sama berulang di masa datang?

Dari tragedi Buyat kita sebenarnya bisa belajar: bila pemerintah tidak memiliki strategi kebijakan untuk mendorong setiap korporasi memenuhi standar hak-hak asasi manusia internasional, maka kasus-kasus pencemaran ekologi lainnya sedang menunggu giliran meledak. Dari tragedi Buyat ini, kita harus merenungkan dan meninjau kembali, sikap dan tindakan kita terhadap kebijakan yang pernah diambil. ***.

Sudah 68 Orang Warga Buyat Diperiksa Polisi <8 Agust 2004>

MANADO (Media): Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) masih menunggu penelitian hasil tes sampel darah, rambut, dan kuku dari laboratorium Mabes Polri untuk menindaklanjuti kasus dugaan pencemaran limbah merkurium di Perairan Laut Teluk Buyat, Kecamatan Ratatotok.

"Sampai sekarang ini sudah 68 warga Desa Buyat Pantai yang kami periksa sebagai saksi, sekaligus diambil sampel darah, rambut, dan kuku. Namun, untuk menindaklanjuti kasus ini kami masih menunggu hasil penelitian Mabes Polri," kata Kepala Bidang Humas Polda Sulut Ajun Komisaris Besar Budhy Wibowo kepada Media, kemarin.

Menurut Wibowo, di antara 68 orang itu sebagian di antaranya bekerja sebagai karyawan PT Newmont Minahasa Raya (NMR) yang berdomisili di Desa Buyat, Ratatotok atau di kawasan Teluk Buyat. Dalam penyelidikan kasus ini polisi akan bertindak seobjektif mungkin.

"Jadi, kita tunggu hasil penelitian laboratorium Mabes Polri. Kasus ini pasti ditindaklanjuti hingga tuntas, tidak akan didiamkan. Karena ada warga yang merasa dirugikan atas pembuangan limbah di Teluk Buyat, melapor secara resmi kepada kepolisian," katanya.

Mengenai adanya intimidasi antarkelompok warga di Desa Buyat, menurut Wibowo, polisi akan bertindak sesuai prosedur hukum. Karena itu, tidak perlu ada kekhawatiran dari semua warga di Desa Buyat.

Belum pernah ke Buyat

Di Jakarta, kalangan organisasi nonpemerintah menilai pernyataan Menteri Kesehatan (Menkes) Achmad Sujudi, yang kembali menegaskan bahwa tidak ada penyakit minamata di Teluk Buyat, Sulawesi Utara, sebagai sebuah kebohongan.

Suara Perempuan menilai, tidak pada tempatnya Menkes mengeluarkan pernyataan, sementara dia belum pernah pergi ke Teluk Buyat, Sulawesi Utara (Sulut). "Makanya, kami sangat mengharapkan sebelum Menkes mengeluarkan statement, pergilah dulu ke sana (Buyat). Dia kan seorang dokter," kata Jane Pangemanan dari Suara Perempuan.

Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (FK Unsrat) Manado itu mengatakan Sujudi telah berbohong dengan menyepelekan penyakit yang diderita warga di Teluk Buyat. Karena, lanjutnya, berdasarkan gejala-gejala yang diperhatikannya, warga memang terindikasi penyakit berbahaya tersebut.

Senada dengannya, August Pasaribu dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kesehatan menyatakan Sujudi tidak boleh langsung mengatakan bahwa warga Buyat hanya menderita penyakit biasa. Karena, pihaknya menilai gejala yang ditemukan terhadap warga memang mengarah ke penyakit minamata.

Dan, untuk memastikan penyakit tersebut memang ada, harus ditunggu 10-20 tahun mendatang. "Dengan semakin sering mengonsumsi biota laut, semakin dapat dipastikan 10-20 tahun lagi."

Sementara, salah seorang warga Buyat yang tengah dirawat di RS Cikini, Juhra Lumbunan, 45, menilai pernyataan Sujudi itu sangat jahat. "Semoga penyakit yang kami derita ini juga akan menimpa dia," ujarnya kepada wartawan, kemarin.

Juhra merupakan salah satu dari 11 warga Buyat yang didatangkan kembali ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan. Sedangkan empat warga Buyat yang telah dirawat di RS MMC sebelumnya, direncanakan akan kembali ke Sulawesi Utara hari ini (8/8). Mereka adalah Juhriah, 42, Masnah, 39, Rasyid Rahmat, 38, dan Sri Fika, 1,9.

Fee 20 persen

Mengenai tuduhan bahwa Yayasan Kelola menawari Rp35 juta kepada setiap kepala keluarga (KK) di Desa Buyat Pantai, August menilai bisa saja terjadi. "Memang masyarakat mengakui soal uang itu ada."

Ketika ditanya apakah LBH Kesehatan juga akan mengikuti langkah yang ditempuh Yayasan Kelola, August menjawab, jalan mediasi memang telah ditawarkan Mahkamah Agung (MA) kepada pihaknya. Namun, itu baru bisa dilakukan di pengadilan ketika ditawarkan hakim.

Apabila upaya damai ditempuh, maka LBH Kesehatan, menurutnya akan mendapatkan penghargaan (fee) sebesar 20% dari kliennya. Yaitu, dari tuntutan sebesar Rp5 triliun dari gugatan material dan imaterial kepada PT NMR yang didaftarkan di PN Jakarta Selatan. (VL\SG\Nuz\X-4)

Warga Teluk Buyat Kampanyekan Makan Ikan <28 Juli 2004>

MANADO (Media): Warga Teluk Buyat mengampanyekan makan ikan untuk membuktikan bahwa ikan yang berasal dari kawasan itu masih aman untuk dikonsumsi. Sekitar 800 warga Teluk Buyat, Ratatotok, Sulawesi Utara, berkumpul dan menyantap ikan hasil tangkapan nelayan Buyat dalam sebuah pesta yang digelar pemda setempat, kemarin.

Selain warga, turut hadir pula direksi PT Newmont Minahasa Raya (NMR) yang dituding mencemari teluk tersebut. "Kita membuktikan bahwa ikan-ikan di Teluk Buyat tidak tercemar limbah," kata Frans di tengah-tengah ratusan masyarakat.

Sebelumnya, nelayan Teluk Buyat mengeluh karena ikan hasil tangkapannya tidak bisa dijual ke pasar. Penyebabnya, ikan tersebut diduga telah dicemari, seperti yang dilansir sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).

"Akibat orang-orang itu mengekspos ucapannya di media, maka ikan-ikan hasil tangkapan nelayan Teluk Buyat ditolak di Pasar Belang, Ratatotok, Tomohon, Langowan. Kasihan masyarakat nelayan," tandas Frans.

Sekitar 200 meter dari pesta santap ikan itu, sekelompok warga lainnya berkumpul. Mereka menolak ikut pesta tersebut dan mengakui adanya pencemaran. "Kalau hanya sekali menyantap ikan itu, tentu tidak akan berdampak. Tetapi kalau sudah tahunan menyantap ikan yang telah tercemar limbah, jelas akan ada dampaknya," kata Syarif, salah seorang warga yang mengakui adanya pencemaran.

Sementara itu, PT NMR menilai hasil penelitian pencemaran limbah merkurium di sedimen di Teluk Buyat Kecamatan Ratatotok Sulawesi Utara (Sulut) yang dilakukan tim peneliti NMR dan organisasi nonpemerintah (Ornop) sebenarnya sama.

"Hasil penelitian yang dilakukan yang dilakukan tim independen, PT NMR dan LSM sebenarnya mirip. Tetapi cara pengambilan kesimpulannya berbeda," kata Manager External Relation PT NMR David Sompie dalam jumpa pers di kantor NMR, Ratatotok, Manado, Sulut, kemarin.

Presiden Direktur PT Newmont Minahasa Raya Richard B Ness mengatakan, perusahaannya menggunakan teknologi yang sangat canggih untuk pengelolaan tailing. Teknologi pengelolaan tailing yang dipakai di Indonesia sama dengan yang digunakan Newmont di Kanada dan Peru.

Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim juga meminta masyarakat untuk tidak terlalu cepat menghakimi PT NMR sebagai pelaku pencemaran. "Masyarakat dan semua pihak harus rela bersabar dan tidak menuduh secara sembarangan. Saat ini sebuah tim teknis tengah bekerja melakukan penelitian," tuturnya di Kiara Payung, Banjaran, Kabupaten Bandung, kemarin.

Departemen Kesehatan juga belum mengumumkan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap contoh darah yang diambil dari warga di kawasan Telut Buyat. "Hasilnya kemungkinan minggu depan baru bisa diumumkan," kata Menteri Kesehatan Sujudi di Surabaya, kemarin. (Drd/VL/FL/SG/IZ/Ddn/X-8)

Teluk Buyat tidak Tercemar Merkuri <27 Juli 2004>

KLH Bentuk Tim Peneliti

JAKARTA(Media): Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim menyatakan laut di Teluk Buyat tidak tercemar merkuri dan kondisi pH air laut normal. Keterangan itu disampaikan Nabiel sesudah diterima Presiden Megawati Soekarnoputri di Istana Negara, kemarin.

''Ikan-ikan pun segar, air masih asin, seperti air laut normal lainnya. Jadi, kesimpulan yang tampak dari kasatmata, penduduk tidak menderita minamata. Namun, penyebab penyakit mereka akan terus dianalisis,'' jelas Nabiel.

KLH dan lembaga kesehatan Australia, lanjutnya, telah melakukan pengetesan awal air laut tersebut, dan tidak menemukan adanya pencemaran. Bahkan dari 40 korban Teluk Buyat yang sudah diperiksa serta diambil darahnya, kata Nabiel lagi, tidak satu pun menunjukkan gejala penyakit minamata. Yang terlihat hanya benjolan-benjolan penyakit kulit, kekurangan gizi, serta kurangnya pelayanan kesehatan.

Namun, jelas Nabiel, sudah dibentuk tim teknis untuk meneliti secara komprehensif mengenai apa yang terjadi di Teluk Buyat, Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut). Tim itu terdiri atas instansi pemerintah, pakar, organisasi nonpemerintah, dan pihak PT Newmont Minahasa Raya (NMR). Pembentukan tim itu merupakan hasil kesepakatan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Kesra yang diadakan Jumat (23/7).

Pihak ornop yang akan dilibatkan, antara lain Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) dan PT NMR yang akan ditempatkan sebagai steering commitee (SC). Selain itu, mantan Menteri LH Emil Salim, Nabiel Makarim, dan ahli dari Australia juga sebagai SC.

Sementara itu, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri Komjen Suyitno Landung mengatakan Mabes Polri akan memprioritaskan menindaklanjuti laporan warga Teluk Buyat dibanding PT Newmont Minahasa Raya ke Mabes Polri karena menyangkut masyarakat banyak.

"Kalau ditanya prioritasnya tentu kita akan menindaklanjuti laporan warga karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak," katanya di Jakarta kemarin.

Menurut Suyitno, untuk mengusut kasus pencemaran tersebut, Mabes Polri sudah mengirimkan tim dari Direktorat V Tindak Pidana Tertentu. Tim tersebut dikirim untuk mendukung penyelidikan yang juga tengah dilakukan Polda Sulawesi Utara.

Sementara itu, empat pasien dari Desa Buyat, yang semula dirawat di RSUPN Cipto Mangunkusumo, sejak kemarin sore sudah dipindah ke RS MMC Kuningan. Pemindahan pasien tersebut untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang netral. (Tia/Nuz/Fud/V-1)

Nelayan Buyat Minta LSM Ikut Bertanggung Jawab <26 Juli 2004>

MANADO (Media): Forum Masyarakat Ratatotok (FMR) meminta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melaporkan adanya dugaan pencemaran limbah di Teluk Buyat bertanggung jawab atas kerugian para nelayan. Sebab, berita mengenai pencemaran itu mengakibatkan hasil tangkapan nelayan hingga saat ini tidak bisa dipasarkan lagi.

''Warga mau hidup bagaimana lagi, ikan hasil tangkapan tidak laku dijual di pasaran. Ini kerugian sangat besar bagi penghidupan nelayan. Karena itu, selain pemerintah, kami juga minta LSM yang mengangkat masalah ini jangan lepas tangan dan harus bertanggung jawab,'' kata Ketua FMR Jon Pitoy, Sabtu (24/7), di Desa Buyat, Ratatotok.

Dia menegaskan, pemerintah harus secepatnya mencari solusi dengan memberi jawaban akurat kepada masyarakat mengenai benar tidaknya dugaan kasus pencemaran limbah hasil tambang emas itu. Bahkan, sekarang telah menimbulkan keresahan warga.

''Kami mohon secepatnya jawaban dari pemerintah. Siapa sebetulnya yang berwenang menentukan atau mengatakan tercemar tidaknya Pantai Teluk Buyat. Ada peneliti yang datang bilang tidak tercemar dan peneliti lain mengatakan tercemar. Ini meresahkan warga, kalau PT Newmont Minahasa Raya (PT NMR) memang terbukti bersalah, ya, harus ditutup dan ditindak sesuai hukum,'' tandasnya.

Sementara itu, sebelas dari 215 warga Desa Buyat, Kecamatan Ratatotok, Sulawesi Utara (Sulut) yang menderita penyakit kulit dirujuk ke rumah sakit, setelah mendapat pemeriksaan kesehatan tim kedokteran Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Manado, dan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) di desa tersebut.

''Keterangan dari tim dokter yang memeriksa 215 warga Ratatotok, termasuk di dalamnya warga Desa Buyat di lokasi menyebutkan sebelas warga yang dirujuk ke RSUP Manado memang benar di tubuhnya terdapat benjolan-benjolan, tetapi fokus pemeriksaannya adalah penyakit kulit yang diderita,'' kata Kabag Humas Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, Steven Liow kepada Media, kemarin.

Dia mengatakan, pemeriksaan tim dokter RSUP Manado dan Fakultas Kedokteran Unsrat terhadap 215 warga tersebut tujuannya tidak untuk memastikan apakah warga terkontaminasi pencemaran limbah, atau tidak. Tetapi, hanya memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana biasanya.

Hal senada juga disampaikan Direktur RSUP Manado, dr Christian Tilaar. Ditemui terpisah, dia menjelaskan tim dokter yang diturunkan di lokasi Desa Buyat sasarannya hanya menjalankan tugas untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Dari hasil pemeriksaan tim dokter di lokasi, lanjutnya, penyakit yang diderita masyarakat umumnya sesak napas, badan terasa kram-kram. ''Jadi, tidak ada hubungannya dengan Newmont atau kasus pencemaran. Itu ada instansi lain yang lebih berwenang menanganinya,'' tegasnya. (VL/V-1).

Polisi Kembali Ambil Sampel Darah 36 Warga Buyat <25 juli 2004>

MANADO (Media): Polisi kembali mengambil sampel darah dari 36 warga Desa Buyat Pantai untuk meneliti kasus pencemaran limbah hasil tambang emas di Teluk Buyat, Kecamatan Ratotok Timur, Sulawesi Utara (Sulut).

Sebelumnya, empat orang Desa Buyat Pantai diambil darahnya dan kini tengah diperiksa Laboratorium Eijkman RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo, Jakarta.

"Selain sampel darah, aparat di bagian kedokteran dan kesehatan Polda Sulut juga mengambil air yang biasa digunakan untuk minum dan mandi, serta beberapa helai rambut warga Buyat dijadikan sampel. Jumlah warga yang diambil sampel sebanyak 36 orang," kata Kepala Bagian Humas Polda Sulut Ajun Komisaris Besar (AKB) Budhy Wibowo kepada Media di Manado, tadi malam.

Menurutnya, pengambilan sampel itu berkaitan dengan adanya laporan beberapa warga Desa Buyat Pantai yang mengaku menjadi korban pencemaran limbah hasil tambang emas yang diduga berasal dari PT Newmont Minahasa Raya (MNR) di Ratatotok.

"Berbagai sampel tersebut hari ini (kemarin) telah dikirim ke Mabes Polri untuk diteliti mendalam," ujar Budhy.

Dia juga menampik adanya informasi yang mengatakan pihak kepolisian memanggil paksa warga Buyat untuk diambil darahnya guna diteliti. "Informasi tersebut tidak benar, petugas kepolisian justru secara persuasif memanggil warga, sebab tujuannya juga kepentingan warga Buyat sendiri," katanya.

Pada kesempatan terpisah, Direktur V/Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Bareskrim Polri Brigjen Suharto mengatakan, Polri tidak perlu menunggu hasil pemeriksaan darah Laboratorium Eijkman RSUPN Dr Cipto Mangunkusumo atas empat orang korban pencemaran limbah PT NMR.

Karena itu, tim penyidik dari Direktorat V/Tipiter Bareskrim Polri pada Selasa (27/7) dijadwalkan berangkat ke Minahasa untuk mengambil sampel dari lokasi terjadinya pencemaran.

Menurut Suharto, hal itu untuk efisiensi waktu sehingga ketika hasil laboratorium selesai, sampel dari lokasi sudah dapat dibawa ke Jakarta.

Pihaknya, tambah Suharto, juga belum mendapat informasi kapan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap keempat korban itu akan selesai.

Diharapkan, dari sampel yang diambil dapat diketahui apakah teluk itu telah tercemari limbah logam berat dan PT NMR menyalahi peruntukan.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Adolf J Sondakh meminta hasil pengkajian tim terpadu yang meneliti kasus pencemaran di Teluk Buyat sebagai tempat pembuangan limbah hasil tambang emas PT NMR diumumkan secepatnya. "Sekarang persoalan isu pencemaran di Teluk Buyat secara tidak langsung sudah meresahkan warga setempat dan sekitarnya. Karena itu, kinerja tim terpadu sangat diperlukan, dan hasil kajiannya harus secepatnya diumumkan kepada masyarakat," kata Adolf di Manado, kemarin.

Dampak buruk dari pemberitaan berbagai media massa tentang kasus ini sangat dirasakan para nelayan di Teluk Buyat. Hasil tangkapan ikan dari Laut dan Teluk Buyat banyak yang tak bisa dipasarkan karena ditolak konsumen.

Hanida, pedagang ikan di Pantai Buyat, mengatakan berbagai jenis ikan hasil tangkapan suaminya terpaksa dibuang kembali ke laut. Kendati, jumlah sebanyak itu bila terjual nilainya hanya sekitar Rp18 ribu. "Uang itu bisa menopang kehidupan sehari. Biasanya kami berjualan di Pasar Ratatotok, tetapi karena persoalan ini, tidak tahu ikannya mau dijual ke mana lagi?" tegasnya. (VL/Nuz/J-4)

Cetak Berita Email Berita